KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) tengah mendorong sektor pertanian di provinsi-provinsi perbatasan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. 

Kepada Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kemtan Agung Hendriadi, mengatakan, terdapat berbagai produk pertanian yang bisa ditingkatkan di wilayah perbatasan seperti komoditas pangan yang bersifat organiik, beras, jagung, hingga produk peternakan. 

Baca Juga: BNPP minta pengusaha ikut kembangkan wilayah perbatasan

Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai, ide pengembangan wilayah perbatasan ini adalah hal yang baik. Meski begitu, ada beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangkan sehingga rencana ini tak menjadi sebuah kegagalan. 

"Bukan mau menyurutkan semangat, tetapi ini jangan hanya menjadi wacana karena melanggar prinsip-prinsip rasionalitas pengembangan pertanian," tutur Dwi kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7). 

Pertama, adalah faktor agro-climate. Menurut Dwi, faktor ini penting untuk diperhatikan lantaran kelayakan agroclimate untuk masing-masing komoditas berbeda-beda.

Baca Juga: Kemtan fokus kembangkan tingkatkan komoditas pangan di 5 wilayah perbatasan

Kedua, kelayakan infrastruktur. Dia mengatakan, kelayakan infrastruktur ini perlu dilihat. Menurutnya, infrastruktur tersebut harus bisa mengembangkan komoditas di wilayah tersebut.

"Katakanlah menanam padi di Kalimantan, dari sisi agro-climatenya bisa, tetapi dari infrastruktur tidak, ini juga tidak bisa karena melanggar prinsip kelayakan," tutur Dwi.

Baca Juga: Kemtan: Banjir di beberapa kawasan tak pengaruhi panen padi

Ketiga, dari sisi kelayakan ekonomi. Menurut Dwi, ketika komoditas tersebut dikembangkan, maka komoditas tersebut harus menguntungkan penduduk secara ekonomi. Dia mencontohkan, bila padi dikembangkan di Merauke, harga jualnya akan cukup tinggi. Namun, produksinya yang kecil akan membuat keuntungan yang didapatkan tidak lebih besar dari biaya produksi yang dikeluarkan. 

Keempat, adalah masalah kelayakan sosial. Dwi pun mengungkit terkait rencana pengembangan padi seluas 1,2 juta hektare (ha) di Merauke sejak beberapa tahun yang lalu. Dia menyebut, hal ini akan memunculkan masalah sosial karena banyaknya petani yang dibutuhkan tak sebanding dengan jumlah penduduk di Merauke.

Baca Juga: Barantan Kemtan berhasil cegah 185 kasus perdagangan ilegal

"Bisa dibayangkan kalau 1,2 juta ha padi ditanam. Itu dibutuhkan minimal 600.000 petani, karena 1 petani sudah hebat bisa menyelesaikan 2 ha. Sementara, penduduknya tak sebanyak itu. Bisa dibayangkan isu sosial yang muncul. Isu budaya juga. Apakah mereka punya budaya untuk itu," terang Dwi. 

Dwi mengatakan, masih ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu faktor teknologi. Tetapi, Dwi pun berpendapat hal ini bukan menjadi penghambat karena teknologi bisa disosialisasikan kepada para petani. 

Lebih lanjut Dwi mengatakan, supaya pengembangan produk pertanian di wilayah perbatasan bisa diselesaikan setidaknya keempat faktor tersebut harus bisa diatasi. "Kalau 4 kelayakan tersebut [tidak termasuk teknologi] bisa terpenuhi, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau satu tidak terpenuhi, dipastikan gagal total," ujar Dwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli