KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 mengalami pergantian antar-waktu (PAW). Para legislator tersebut di antaranya memilih mundur lantaran maju pada Pilkada 2024, serta ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinet pemerintahan.

Dari data  Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)  45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW itu terdiri atas 10 orang dari Fraksi Golkar, 9 orang Fraksi PDI Perjuangan, 9 orang Fraksi Gerindra, 6 orang Fraksi NasDem, 6 orang Fraksi PKB, 4 orang Fraksi Demokrat, dan 1 orang Fraksi PKS.

Dari jumlah tersebut, kata dia, 27 anggota memilih mundur karena ingin maju pada Pilkada 2024, 8 orang mundur karena ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat lain, kemudian 6 lainnya yang mundur karena beragam alasan serta tiga orang meninggal dunia.

KPR Star Mortgage Raih Best Innovative Bank, KB Bank Siap Lanjutkan Inovasi

Baca Juga: Empat Nama Lulusan Taruna Nusantara Jadi Menteri Prabowo, Siapa Berpeluang?

Salah satu contohnya yaitu Rano Karno atau Bang Doel, yang memilih maju di Pilgub Jakarta mendampingi Pramono Anung. Selain itu, masih ada sejumlah kasus PAW terhadap anggota DPR terpilih lantaran diminta mundur oleh partai, diberhentikan partai, hingga bersengketa dengan partai. 

Misalnya, kasus yang menimpa dua kader PKB yang terpilih menjadi anggota DPR tetapi dibatalkan oleh partai. Mereka ialah Achmad Ghufron Sirodj, caleg DPR PKB dari Dapil IV Jember-Lumajang, dan Mohammad Irsyad Yusuf, caleg DPR PKB dari Dapil III Pasuruan-Probolinggo. Keduanya dicopot dari kursi DPR melalui surat PAW yang diterbitkan PKB.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, PAW terhadap anggota DPR RI yang mengikuti pilkada atau yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan hal yang mendegradasi demokrasi.

Pasalnya, partai politik tidak konsisten menjaga muruah bahwa kader yang ingin didorong sebagai legislatif didorong sebagai eksekutif, sementara yang untuk eksekutif harus disiapkan sendiri," 

Baca Juga: Hari Ini, KPK Panggil Sekjen PDI-P Hasto sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

"PAW sebelum dan setelah pelantikan calon terpilih pada pemilu legislatif  seolah-olah menunjukkan pilihan menjadi legislator bukan prioritas utama. DPR hanya dianggap sebagai tempat transit untuk menunggu datangnya tawaran jabatan lain, khususnya di lembaga eksekutif," kata Lucius dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 secara virtual, Minggu (8/12/2024).

Menurut Lucius, dari PAW tersebut bisa dikatakan pilihan rakyat dari pemilu justru terabaikan demi kader favorit partai dan mendegradasi makna suara rakyat melalui sistem pemilu secara langsung. "Ini mendegradasi makna DPR yang mestinya menjadi lembaga yang setara dengan eksekutif," jelasnya.

Formappi menilai, semestinya partai politik harus menyiapkan arah kadernya secara jelas. Jangan sampai adanya puluhan PAW itu justru membuat anggota partai yang berpindah haluan menjadi tidak serius dalam menjalankan tugas barunya.

Baca Juga: DPR Sahkan Iffa Rosita Jadi Komisioner KPU, Gantikan Hasyim Asy’ari

"PAW terhadap anggota DPR RI oleh partai politik itu seolah-olah merupakan praktik pemilu dengan sistem tertutup. Sebab parpol bebas menentukan atau mengganti orang-orang yang duduk di parlemen," ungkap Lucius.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News