KONTAN.CO.ID-JAKARTA.  Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 48 negara yang tengah bergantung pada dukungan neraca pembayaran IMF, termasuk Argentina yang menjadi pasien terbesar dengan program terbaru dan terbesar dari lembaga tersebut.

Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya tekanan terhadap negara-negara berkembang akibat gejolak nilai tukar, utang luar negeri yang menumpuk, dan investasi asing yang lesu.

Di saat negara seperti Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan produktivitas yang kuat, banyak negara lain justru tertinggal.

BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025

"Negara-negara ekonomi berkembang harus mempertahankan fleksibilitas nilai tukar sebagai peredam guncangan," ujar Kristalina dalam keterangannya, Kamis (17/4) lalu.

Baca Juga: IMF Tegaskan Tarif Trump Tidak Sebabkan Resessi Global, Tapi Ketidakpastian Tinggi

Ia menekankan bahwa negara-negara dengan utang publik yang tidak berkelanjutan harus bergerak secara proaktif untuk memulihkan keberlanjutan, termasuk dalam beberapa kasus dengan mengambil keputusan sulit untuk mecari restrukturisasi utang.

Kristalina juga menyoroti pentingnya keseimbangan internal dan eksternal, dengan menyebutkan bahwa ketidakseimbangan antara tabungan dan investasi nasional dapat menciptakan kerentanan ekonomi.

Ketidakseimbangan ini juga memicu arus modal global yang tidak stabil, bahkan bisa memunculkan ketegangan perdagangan internasional.

Baca Juga: Peringatan IMF: Perang Dagang Trump Berisiko Picu Krisis Keuangan Global

Namun, IMF menyadari bahwa proses rebalancing ini tidak mudah. Negara-negara dengan surplus neraca berjalan, misalnya, cenderung tidak merasa perlu melakukan penyesuaian.

Sementara negara pemilik mata uang cadangan seperti Amerika Serikat memiliki kemampuan istimewa untuk terus mencetak defisit tanpa segera terkena dampaknya.

"Semua negara dapat menjalankan kebijakan untuk keseimbangan internal dan eksternal yang lebih baik, mendukung ketahanan dan kesejahteraan kolektif," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News