KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan survei singkat dengan menggunakan aplikasi google form terkait persepsi para guru atas rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021. Survei dilakukan pada 19-22 Desember 2020, dengan 6.513 responden guru dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DIY, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT,  Papua dan Papua Barat.

Dari survei didapatkan, guru yang setuju dengan sekolah tatap muka pada Januari 2021 sebanyak 49,36%. Namun ada 45,27% tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu sebesar 5,37%.

Responden survei terdiri dari pengajar pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 44,52%, pengajar jenjang SD/sederajat 25,32%, pengajar jenjang SMA 15,35% dan jenjang SMK 14,60%, sedangkan sisanya 0,21% mengajar di SLB.

Wakil Sekjen FSGI Mansur memaparkan, dari total guru yang setuju adanya sekolah tatap muka, 54% lantaran merasa materi sulit atau sangat sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring.

Baca Juga: Dinkes DKI: Angka kematian akibat Covid-19 bertambah signifikan dalam dua pekan

Kemudian 22% sudah jenuh mengajar pembelajaran jarak jauh (PJJ), disusul karena siswa yang diajar tidak memiliki alat daring, sehingga tidak mengikuti PJJ sebanyak 9,3%. Sinyal tidak stabil sehingga menjadi kendala PJJ sebanyak 5,8% dan 8,9% memiliki alasan lainnya.

"Disimpulkan alasan tinggi dari guru adalah kebutuhan siswa. Materi sulit dan praktikum saat PJJ jadi alasan mereka setuju adanya belajar tatap muka, jadi lebih kepada kebutuhan siswa," kata Mansur saat diskusi virtual FSGI pada Minggu (3/1).

Adapun bagi responden yang tidak setuju adanya pembelajaran tatap muka, 40,70% lantaran kasus Covid-19 dinilai masih tinggi. Kemudian 27,74% masih khawatir terpapar Covid-19 di sekolah, 10,44% merupakan pengajar dengan usia di atas 50 tahun. Serta 14,31% infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolahnya belum memadai sebesar.

Atas dasar tersebut, maka FSGI memberikan rekomendasi terhadap keputusan pembelajaran tatap muka. Pertama mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) mempersiapkan secara matang, terencana dan masif ketika akan membuka pembelajaran tatap muka di sekolah.

Baca Juga: Survei KPAI: 78% Siswa menginginkan pembelajaran tatap muka

Kedua, mendorong pemerintah daerah segera melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang siap dengan yang belum siap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Ketiga, mendorong pembelajaran tatap muka sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum. Sedangkan materi sedang dan mudah diberikan dalam PJJ. Keempat, mendorong politik anggaran tahun 2021 harus diarahkan ke pendidikan untuk penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan.

Meski demikian, FSGI tetap menekankan adanya kehati-hatian dari pemda dalam hal menentukan kapan pembelajaran tatap muka kembali digelar. "FSGI harapkan sekolah tatap muka bisa dimulai dari kelas paling atas dengan 25% kuota serta dikhususkan bagi mata pelajaran yang sulit misalnya. Jika itu dilaksanakan FSGI merekomendasikan adanya tes antigen untuk yakinkan masyarakat dan warga sekolah lain," ungkap Mansur.

Baca Juga: Penyebab Pemprov DKI Jakarta masih berlakukan belajar dari rumah di awal 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati