5 Asosiasi Vape Teken Pakta, Perketat Penjualan Produk ke Konsumen



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lima asosiasi industri rokok elektrik atau vape nasional menandatangani pakta integritas untuk memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen di bawah usia 21 tahun serta mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba.

Penandatanganan tersebut dilakukan dalam konferensi pers industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026). Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pelaku industri dalam merespons perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan perangkat vape dan wacana pelarangan maupun pembatasan produk rokok elektrik.

Lima asosiasi yang terlibat yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).


Baca Juga: Terancam Dilarang, Industri Vape Nasional Mohon Perlindungan Presiden Prabowo

Ketua Umum APVI Budiarto mengatakan, pakta integritas tersebut mencakup tiga komitmen utama, yakni mencegah penyalahgunaan narkoba, mematuhi batas usia penjualan, serta melakukan pembinaan terhadap anggota dan menindaklanjuti pelaksanaan komitmen tersebut.

“Komitmen ini tidak berhenti sebagai pernyataan. Hari ini kami menuangkannya secara tertulis agar dapat menjadi pegangan bersama,” ujar Budiarto dalam konferensi pers industri vape/REL nasional, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, penyalahgunaan perangkat rokok elektrik atau REL untuk narkoba merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam aktivitas industri yang bertanggung jawab. APVI juga menyatakan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum dalam menangani praktik tersebut.

“Praktik itu tidak ditempatkan dalam industri yang bertanggung jawab dan APVI tidak mendukungnya. Kami memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan ini dan perhatian itu wajar. Narkoba merusak masa depan, terutama masa depan generasi muda,” katanya.

Menurut Budiarto, peran asosiasi dalam pencegahan penyalahgunaan tersebut dilakukan melalui pembinaan terhadap anggota dan mendorong pelaku usaha melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada aparat melalui saluran resmi.

Untuk mencegah penjualan kepada anak di bawah umur, APVI meminta seluruh anggota dan mitra ritel menerapkan pemeriksaan usia pembeli. Ketentuan batas usia minimal 21 tahun untuk pembelian produk rokok elektrik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

“Perlindungan anak harus dijalankan di titik penjualan. Karena itu APVI mendorong anggota dan mitra retail untuk memeriksa usia pembeli dan menolak penjualan kepada pembeli yang tidak memenuhi syarat,” ujar Budiarto.

Dia berharap pemeriksaan usia tidak hanya dilakukan sebagai formalitas, tetapi menjadi prosedur rutin dalam transaksi di seluruh jaringan penjualan vape. “Kami ingin pemeriksaan usia menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan pengecualian,” imbuhnya.

Untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha, APVI juga menggerakkan program Berintegritas yang berlandaskan tiga aspek, yakni komitmen, standardisasi, dan implementasi.

Komitmen mencakup kesediaan pelaku usaha menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Standardisasi diarahkan untuk membangun ukuran kepatuhan yang sama, sedangkan implementasi memastikan standar tersebut benar-benar dijalankan dan dipantau. Budiarto menyebut anggota APVI juga telah terikat dengan kode etik asosiasi.

Baca Juga: Fatwa MUI Terbit, Industri Vape Khawatir Permintaan dan Usaha Legal Terdampak

Di tengah wacana pelarangan dan pembatasan industri rokok elektrik, kelima asosiasi berharap pemerintah turut mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kegiatan usaha dan tenaga kerja di sektor tersebut.

Asosiasi berpandangan, pengaturan industri perlu disusun secara proporsional, berbasis data, tepat sasaran, dan dapat diterapkan. Penanganan penyalahgunaan narkoba serta pembatasan akses produk bagi anak di bawah umur dinilai perlu dilakukan tanpa mengabaikan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

“Di balik industri ini ada pekerja, ada pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya secara patuh, dan kami berharap kehidupan mereka ikut diperhatikan,” kata Budiarto.

Asosiasi menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pemerintah dan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan seluruh rantai industri, mulai dari produsen, distributor, hingga peritel. “Kami percaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan melindungi anak akan lebih kuat jika kita kerjakan bersama,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News