5 Newsmaker: Dari Anies Baswedan hingga Irwandi Yusuf



Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (2—6 Juli 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka.

Sudirman Said,  Calon Gubernur Jawa Tengah

Kalah dalam hitung cepat pada pemilihan kepala daerah 2018 di Jawa Tengah, Sudirman Said mengakui kelemahannya. Yaitu: keterbatasan biaya. "Jelas sekali (keterbatasan biaya) itu," ujar Sudirman di Kantor DPP PKB, Jl. Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (4/7). Selain itu, Sudirman mengaku, mendapatkan tekanan selama proses Pilkada. Mulai dari yang bersifat fisik hingga psikologis.  Contoh tekanan secara fisik, ada peristiwa di mana tim suksesnya yang sedang mendistribusikan uang untuk konsumsi saksi tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang. "Peristiwa itu membuat suasana di lapangan sedikit banyak terpengaruh. Selain itu, ada juga keterlambatan lelang, DPT bermasalah, dan lainnya," ujar Sudirman. Adapun, contoh tekanan yang bersifat psikologis adalah hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan dirinya dan Ida pada elektabilitas rendah. Meski demikian, Sudirman menampik bahwa pernyataannya ini sebagai bentuk penyesalan. Ia mengatakan, semua yang terjadi dalam Pilkada Jateng akan dievaluasi. Pihaknya juga akan mengadukan dugaan pelanggaran yang terjadi ke aparat terkait.


Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta

Namanya selalu dikaitkan sebagai capres pilpres 2019,  Anies mengemukakan bahwa dirinya menyerahkan semua keputusan ke tangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Saya garis bawahi betul bahwa saya dari awal menyampaikan, Pak Prabowo yang menentukan proses pencalonan gubernur pada saat kemarin," ujar Anies di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Jumat (6/7). "Sekarang saya lagi jalani Jakarta, jadi kalau orang ramai dan lain-lain, jangan tanya saya, karena saya sekarang adalah orang yang bertugas sebagai gubernur," katanya lagi. Selain Prabowo, menurut Anies, ada juga nama Ketua Majelia Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Sohibul Iman yang merupakan pemberi mandat amanat kepada Anies dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Diakui Anies, dirinya saat ini tidak bisa menentukan apakah diajukan sebagai capres atau tidak. "Yang menentukan Pak Prabowo, Pak Salim, dan Pak Zulkifli Hasan," katanya.

Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh

Irwandi Yusuf membantah dirinya menerima suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. Hal itu ia ungkapkan saat ditahan oleh KPK, Kamis (5/7) dinihari. Ia turut mengklaim dirinya tak pernah mengatur dan meminta uang komitmen atas proyek-proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus tersebut. "Saya enggak melanggar apa pun, enggak mengatur fee, enggak mengatur proyek, enggak ada janji memberikan sesuatu," kata Irwandi di gedung KPK, Jakarta. "Saya enggak minta hadiah, saya enggak pernah memerintah orang untuk minta, enggak terima juga dari Bupati (Ahmadi)." Irwandi juga mengaku tak tahu soal pemberian uang Rp 500 juta oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi. Dalam kasus ini, KPK menduga uang tersebut menjadi bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi. "Enggak tahu, karena mereka enggak lapor ke saya, dan yang memberikan enggak koordinasi dengan saya, lalu tidak terima uang," ucap Irwandi. Ia pun menyatakan siap menjalani rangkaian pemeriksaan dan membuktikan dirinya tak menerima suap.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi memblokir layanan berbagi video, Tik Tok, Selasa (3/7). Rudiantara mengimbau masyarakat tak menggunakan layanan berbagi video Tik Tok untuk menyalurkan kreativitasnya. "Kalau yang mau kreatif gunakan platform live streaming lain yang relatif bersih. Jangan pakai ini," kata Rudiantara di Kantor PBNU Jakarta. Aplikasi asal China itu dinilai memuat konten-konten bermuatan negatif, terutama bagi anak-anak.  Namun, menurut Rudiantara, pemblokiran ini bersifat sementara. Pihaknya telah meminta Tik Tok untuk membersihkan kontennya. "Setelah bersih dan ada jaminan untuk menjaga kebersihan kontennya, Tik Tok bisa kami buka lagi," ujarnya.

Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS

Untuk menghindari kebuntuan pembahasan posisi cawapres di Pilpres 2019, Mardani Ali Sera menawarkam skema pembagian pos kementerian strategis kepada mitra koalisi. Hal itu disampaikan Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7), kepada Ketua Tim Pemenangan Gerindra Sandiaga Uno. Mardani mengatakan, skemanya ialah posisi cawapres dikonversikan ke tiga pos kementerian strategis.  "Capres gampangannya sekarang setara 5 menteri, cawapres setara 3 menteri. Jadi kalau PKS sudah mengambil cawapres berarti jatah 3 menteri PAN nambah, dan Sandi setuju untuk hal kaya begini," ujar Mardani. Namun, Mardani mengatakan, pembagian tersebut bisa dilakukan setelah mengurangi jatah menteri bagi kalangan profesional sehingga kualitas kinerja kabinet tetap terjamin. "Tentu kementerian utama yang dibagi seperti Keuangan, tiga Menko, Kemendagri, Kemenlu, Pertahanan, nanti ada Pendidikan, ada Kemenkumham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi