Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (8-12  Juli 2019) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka

Yusril Ihza Mahendra, Advokat

Lo, Yusril Ihza Mahendra ternyata menjadi pengacara Habil Marati. Itu lo tersangka penyandang dana dalam kasus dugaan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat tinggi negara. "Jadi memang dia menghubungi saya, minta tolong membantu menangani kasus yang dihadapi. Saya bilang 'Saya mau mempelajari dulu bahan-bahannya'. Untuk kasus ini mudah-mudahan ada titik terang untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik," kata Yusril (11/7). Yusril mengaku bahwa telah memberi tahu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bahwa dirinya akan menjadi kuasa hukum Habil Marati. Menurut Yusril, pihak Jokowi-Ma'ruf tidak mempermasalahkan dirinya menjadi pengacara Habil Marati. "Saya beri tahu juga semuanya bahwa saya akan jadi kuasa hukum Pak Habil ini. Pemerintah tahu, jadi enggak masalah," katanya. Yusril mengatakan, pihak Jokowi-Ma'ruf yakin dirinya profesional dan objektif dalam menangani setiap perkara hukum, termasuk kasus rencana pembunuhan empat pejabat.

Mahfud MD, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan

Masih berhubungan dengan wacana rekonsiliasi, Mahfud MD menyebut, rekonsiliasi tidak boleh diartikan bergabungnya dua pihak yang bertentangan dalam Pilpres 2019 yang didasari kepentingan politik. "Rekonsiliasi itu bukan artinya bukan harus bergabung. Rekonsiliasi itu menghentikan pertikaian politik, kembali ke posisi masing-masing," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu di Kalibata, Rabu (10/7) malam. Karena itu, menurut Mahfud, tetap perlu ada yang ambil bagian sebagai oposisi pemerintah pasca-rekonsiliasi. "Yang mau opisisi, oposisi, yang mau koalisi, koalisi baik-baik. Jangan punya agenda tersembunyi dari sebuah koalisi maupun oposisi," ujar dia. Perihal pemulangan pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi, Mahfud tak sepakat. Menurut Mahfud, urusan politik sedianya tak dicampur aduk dengan urusan hukum.

Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ditegur Jokowi terkait tingginya impor di sektor migas, bagi Rini Soemarno, itu hal biasa. Teguran ini disampaikan Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7). "Oh kalau ditegur mah enggak apa-apa," kata Rini sambil tertawa ditemui usai sidang kabinet. Rini menilai teguran yang disampaikan Jokowi itu untuk memacu para menteri. Rini pun memastikan ia dan jajarannya akan lebih bekerja keras untuk mengurangi impor. "Migas kan memang kalau demand naik otomatis kita impornya banyak. Ya kita akan lihat kenapa bulan Mei naik," kata dia. Saat ditanya apakah ada saran dari Presiden untuk mengatasi tingginya impor migas ini, Rini menjawab, "ya kita harus kerja lebih keras lah. Kerja lagi," ujarnya. Ternyata yang ditegur bukan hanya Rini melainkan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan.

Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra

Ahmad Muzani memastikan bahwa pertemuan antara ketua umumnya, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo akan tetap terjadi sebagai upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Muzani mengatakan, hingga saat ini komunikasi terus dijalin dengan pihak pendukung Presiden Jokowi untuk menentukan waktu pertemuan. "Pertemuan itu akan terjadi. Memang komunikasi antara pihak Pak prabowo dan Pak jokowi terjadi, sedang saling mencocokkan," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Menurut Muzani, ada kebutuhan untuk menyatukan masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu dan berpotensi menimbulkan konflik. "Saya kira ide untuk mempertemukan bahkan saling menyatukan satu sama lain akibat dari pilpres sebagai sebuah ide saya kira sangat baik. Karena bagaimanapun juga secara sadar atau tidak terjadi pembelahan di masyarakat kita akibat dari proses pemilihan umum kemarin," kata Muzani. Dia belum dapat memastikan kapan pertemuan Prabowo dan Jokowi akan terjadi. Sebab, keduanya masih terganjal oleh kesibukan masing-masing. 

Ronny Sompie, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Wacana pemulangan Rizieq Shihab ke tanah air sebagai syarat koalisi kubu Prabowo semakin santer.  Sepertinya Rizieq susah sekali untuk kembali ke tanah air. Namun, Ronny Sompie mengatakan, tidak ada larangan bagi Rizieq Shihab untuk kembali ke Tanah Air. "Negara tidak menghalangi dia untuk pulang, tidak ada penangkalan. Menangkal warga negara sendiri untuk pulang itu tidak ada (aturannya)," kata Ronny di Bekasi, Rabu (10/7).  Ronny menegaskan, pihak Imigrasi hanya berwenang mencekal WNI untuk bepergian ke luar negeri karena alasan hukum, bukan melarang WNI kembali ke Indonesia.  Ia menambahkan, pihak Imigrasi pun baru bisa memulangkan WNI apabila ada permintaan dari pihak penegak hukum atau terjadi masalah keimigrasian seperti habisnya masa berlaku paspor.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi