Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (26—31 Oktober 2015) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan. Arzeti Bilbina, Anggota Komisi VIII DPR RI Arzeti Bilbina (39) diberitakan kedapatan berada di sebuah kamar hotel di Malang, Jawa Timur, berdua dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya yang bukan suaminya, dalam sebuah penggerebekan pada Minggu (25/10). Namun, Arzeti tak sependapat jika dirinya disebut digerebek oleh petugas ketika bertemu Rizeki. Sebab, saat itu, “Kami cari teras (untuk berbincang). Di sana pembicaraannya tentang proposal dan program. Dia (Rizeki) pakai baju dan mobil dinas, lalu 20-30 menit kemudian Mas Didit datang," kata dia. Terkait merebaknya isu tersebut, Arzeti mengaku tak akan menuntut penyebar isu perselingkuhan dirinya. Ia menganggap itu merupkan ujian dari Allah. Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Sabrar Fadhilah membenarkan peristiwa tersebut. "Jadi, peristiwa itu benar. Tapi, kita tetap kedepankan praduga tak bersalah," kata Sabrar, Senin (26/10).
Setya Novanto, Ketua DPR RI Media kembali memberitakan aksi nyeleneh pimpinan DPR yang memakai masker dalam rapat paripurna. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pengunaan masker dalam rapat paripurna adalah untuk menunjukkan rasa empati bagi korban yang terkena kabut asap di sejumlah daerah di Indonesia. "Masker ini kan menunjukkan empati kita. Pimpinan menunjukkan dengan masker ini mengingatkan kembali agar anggota ingat kejadian asap," kata Novanto seusai rapat paripurna yang tengah diskors di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). Namun, aksi tersebut menuai protes, "Bisa dibilang contempt of parliament. Masker itu enggak digunakan saat memimpin sidang," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat, saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna tersebut. Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate mengungkapkan kekecewaannya terhadap pimpinan DPR. Ia menuding aksi mengenakan masker saat memimpin rapat paripurna hanya pencitraan yang jauh dari substansi persoalan. 
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang ingin membawa Indonesia bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Menurut dia, rencana tersebut tidak diambil dengan pertimbangan matang. "Rencana ngawur," kata Fadli di Bakrie Tower, Rabu (28/10). Fadli mengatakan, jika ekspor Indonesia kuat, wajar jika pemerintah menjalin kerja sama dengan TPP. Akan tetapi, saat ini ekspor Indonesia masih belum cukup kuat. Ia khawatir, Indonesia justru menjadi sasaran ekspor negara lain. "Untuk hadapi ASEAN saja masih harus bekerja keras, masa ini pakai TPP," ujarnya. 
Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Menteri Tenaga Kerja terpaksa menjelaskan ke media terkait sejumlah informasi PP Pengupahan yang banyak disalahartikan. "Banyak penyesatan informasi baik di lapangan maupun di media sosial", kata dia dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (29/10). Ada enam contoh penyesatan. Pertama, upah buruh dikatakan hanya akan naik 5 tahun sekali. Itu tidak benar, upah dipastikan naik setiap tahun. Kedua, buruh yang bertugas dalam serikat pekerja upahnya tidak dibayarkan. Itu tidak benar. Buruh yang bertugas di serikat pekerja tetap harus dibayar upahnya. Ketiga, formula pengupahan dikatakan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka perhitungan upah tidak memperhitungkan KHL dan kenaikannya tidak akan lebih dari 10%. Ini tidak benar, karena upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan sudah mencerminkan KHL dan untuk tahun 2016 saja kenaikan upah minimum akan mencapai 11,5%. Keempat, struktur dan skala upah dikatakan tidak mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan maupun produktivitas. Tidak benar, PP Pengupahan justru mewajibkan perusahaan untuk membuat dan menerapkan struktur dan skala upah. Kelima, perlindungan terhadap buruh disebutkan ditiadakan. Dia menyatakan, dalam PP Pengupahan masalah perlindungan upah justru ada penegasan soal sanksi yang mengacu pada UU 13/2003 dan ditambah sanksi administratif, termasuk penghentian sebagian atau seluruh proses produksi. Keenam, serikat pekerja dihilangkan peranannya dalam pengupahan. PP Pengupahan justru menunjukkan peran serikat pekerja makin penting dalam merundingkan upah layak pekerja.. 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News