Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (18—22 Desember 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka

Hadi Tjahjanto, Panglima TNI

Akhirnya, Hadi Tjahjanto menganulir kebijakan Panglima TNI yang sebelumnya yang akan memutasi 85 perwira tinggi TNI. Terkait keputusan tersebut, Marsekal Hadi menjelaskan, sejak resmi menjabat sebagai panglima TNI, ia telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas. "Kedua, dasar untuk penilaian sumber daya manusia adalah profesionalitas dan merit system," kata Hadi. Ketiga, lanjut Hadi, petunjuk administrasi terkait pembinaan karier prajurit TNI sudah baku. Semuanya berdasarkan profesionalitas merit system yang selalu dilakukan di tubuh TNI. "Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," kata Hadi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (20/12). Melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada. Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi. Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad. Namun, Edy tetap mundur dari jabatan itu karena akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar

Setelah terpilih pada minggu lalu, Senin (18/12)  Airlangga Hartarto berkesempatan menyampaikan pidato perdananya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.  Pidato tersebut disampaikan sebagai pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Ia mengajak seluruh kader untuk sama-sama bersatu dan membawa kembali partai ke posisi atas. "Dengan niat baik dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar kami memutuskan untuk bersatu dalam semangat penyelamatan partai," kata Airlangga dalam pidatonya di JCC, Senayan. Airlangga juga mengingatkan seluruh kader Golkar bahwa kontestasi Pilkada Serentak 2018 sudah semakin dekat. Pria kelahiran Surabaya itu bertekad membawa Golkar kembali bangkit dan berjaya, khususnya pada Pemilu mendatang. "Insya Allah Partai Golkar akan bangkit kembali dan kita akan mempersembahkan itu semua untuk kemajuan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tegasnya.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta

Kesemawrutan Tanah Abang agaknya akan coba diatasi  Anies Baswedan. Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang hanya diperuntukkan bagi pedagang kaki lima (PKL).  Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta mendirikan tenda-tenda untuk para PKL di ruas jalan tersebut.   "Trotoar kanan-kiri 100 persen bersih untuk pejalan kaki, tidak ada lagi PKL yang mengganggu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (21/12).  Anies menjelaskan, penataan Tanah Abang dilakukan untuk menguntungkan semua pihak.  "Bagi pejalan kaki, kami buat kawasan ini jadi leluasa dilewati. Bagi pedagang, tetap memudahkan mereka berdagang," kata Anies. Nyatanya, banyak yang mengeluhkan atas kebijakan ini, baik yang muncul dari pedagang maupun pengguna jalan. Adapun trotoar banyak digunakan untuk parkir sepeda motor.

Tito Karnavian, Kepala Polisi RI

Menjelang Natal, Tito Karnavian mengimbau perusahaan tidak memaksa karyawannya menggunakan atribut natal. Hal ini disampaikan Tito kepada wartawan seusai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2017 untuk pengamanan Natal dan tahun baru di silang Monas, Jakarta, Kamis (21/12). "Para pemilik, pengusaha, kalau karyawan secara volunter ingin gunakan atribut natal dan lain-lain, tentu tidak masalah, ini negara demokrasi. Tetapi, kalau mengancam dipecat, itu juga pidana," ucap Tito. Sebaliknya, Tito juga mengingatkan kepada ormas agar tidak melakukan sweeping. Sebab, aksi sweeping oleh masyarakat juga bisa digolongkan sebagai tindak pidana. "Tidak boleh main hakim sendiri, yang bisa menegakkan hukum itu hanya penegak hukum, bukan masyarakat," ujar mantan Kapolda Metro Jaya Ini.

Fadli Zon, Pelaksana Tugas Ketua DPR

Terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, Fadli Zon menilai, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian. Fadli mengingatkan komitmen Jokowi yang tidak membolehkan menterinya rangkap jabatan di partai politik. "Dia (Jokowi) sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan. Ya kan?! Kan bukan masyarakat," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12). Fadli mengatakan, komitmen Jokowi tersebut adalah sebuah tradisi yang sangat baik. Dengan tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, maka menteri bisa fokus pada tugasnya. Selain itu, tak terjadi juga konflik kepentingan. "(Kalau tidak) ya artinya menelan ludah sendiri," ucap Fadli. Pasalnya, sejauh ini, belum ada pernyataan Airlangga akan mundur dari jabatannya sebagai perindustrian. Presiden Jokowi juga belum menyatakan akan mencopot Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi