Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (13—18 Februari  2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.

Rizieq Shihab, Ketua Front Pembelaan Islam

Hari pertama pekan ini, Rizieq Shihab memenuhi panggilan kedua penyidik Polda Jawa Barat setelah ia mangkir pada pemanggilan pertama (7/2). Rizieq dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila dan pencemaran nama baik. Kepada wartawan, Rizieq menunjukkan bukti yang diharapkan bisa meringankan posisinya, yaitu buku tesisnya  yang berjudul “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia. "Tesis ini akan saya serahkan kepada penyidik," kata Rizieq. Namun,  Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus menyatakan, penyidik tidak pernah meminta Rizieq Shibab memberikan tesisnya. "Silakan  saja dibawa. Ya, enggak diapa-apain tesisnya, orang enggak ada pertanyaan ke situ," kata Yusri saat ditemui di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Antasari Azhar, Mantan Ketua KPK    

Antasari Azhar berbicara mengenai dugaan kriminalisasi terhadap dirinya. Ia menyebutkan, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat presiden mengetahui persis kasus yang menjeratnya. "Untuk itu saya mohon kepada Bapak SBY jujur, beliau tahu perkara saya ini. Cerita, apa yang beliau alami dan beliau perbuat," ujar Antasari, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/2). Ia mengungkapkan, sekitar Maret 2009, ia didatangi CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. "Datang minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan karena katanya 'Saya bawa misi, saya diminta temui Bapak'," kata Antasari, mengulang pernyataan Hary. Saat itu, Antasari menolak. Ia mengatakan, tidak mungkin Aulia Pohan tidak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar kepada para mantan pejabat BI dan anggota DPR RI. Atas pernyataannya ini, Antasari dilaporkan ke Bareskrim.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-6 RI

Agaknya menjelang pencoblosan Pilkada DKI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY disibukkan dengan persoalan yang datang silih berganti. Setelah merasa dirinya  disadap, kemudian rumahnya digeruduk. “Keluh kesah” itu terekam dalam akun twitter-nya. Setelah Antasari berbicara perihal kriminalisasi dirinya pada masa SBY menjadi presiden, SBY menanggapinya dengan emosional. SBYmenuding ada motif lain di balik pemberian grasi terhadap Antasari Azhar  oleh Presiden Joko Widodo.  Hal tersebut disampaikan SBY lewat akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Selasa (14/2). "Yg saya perkirakan terjadi. Nampaknya grasi kpd Antasari punya motif politik & ada misi utk Serang & diskreditkan saya (SBY)," tulis SBY.  Dia pun menuding bahwa pernyataan Antasari adalah untuk menggerus elektabilitas anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono yang tengah maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, "Apa belum puas terus memfitnah & hancurkan nama baik saya sejak November 2016, agar elektabilitas Agus hancur & kalah," kicau SBY. "Luar biasa negara ini. Tak masuk di akal saya. Naudzubillah. Betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja. Jangan berdusta. Kami semua tahu," tulisnya.

Agus Harimurti Yudhoyono, Calon Gubernur DKI

Banyak yang salut kepada calon Gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono atas sikapnya menanggapi hasil hitung cepat Pilkada DKI 2017.  "Secara kesatria dan lapang dada saya menerima kekalahan saya," kata Agus di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/2) malam. Bagi Agus, Pilkada DKI 2017 adalah sebuah kompetisi. Menurut Agus, dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. "Ada suka, ada duka. Itulah realitas kehidupan," kata Agus. Selanjutnya,  Agus mengucapkan selamat kepada dua pasangan cagub-cawagub lainnya, yakni Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga yang masuk putaran kedua. Seperti diberitakan, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Agus dan cawagub pasangannya, Sylviana Murni, di posisi paling bawah dengan persentase paling kecil.

Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Terkait tudingan SBY bahwa pemberian grasi untuk mantan Ketua  KPK Antasari Azhar  bermuatan politis, Wiranto pun membantah.  "Tidak ada (politisasi). Tidak ada satu upaya untuk berlaku merugikan masyarakat. Saya ada di dalam pemerintahan sekarang dan saya sudah mengawal empat pemerintahan," ujar Wiranto, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2). Sebelumnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa mekanisme pemberian grasi sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Saya bilang, jelas, Pak. Ada pertimbangan dari MA dan itu adalah kewajiban Presiden untuk memperhatikan pertimbangan MA," ujar Pratikno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi