Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (15—19 Oktober 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka.

Budi Waseso, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka

Budi Waseso memastikan sejumlah orang berseragam Pramuka yang meneriakkan "2019 Ganti Presiden" dalam video viral, bukanlah anggota Pramuka. "Pramuka memang bukan untuk kepentingan apa-apa. Kita adalah bagian dari negara bangsa ini, kita bekerja untuk kepentingan negara bangsa ini," ucap Buwas saat konferensi pers di Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/40). "Jadi kita tidak bekerja untuk kepentingan-kepentingan kelompok, apalagi perorangan, tidak ada," ucap dia. Buwas pun mengaku sudah memesankan soal netralitas Pramuka kepada anggotanya hingga level kabupaten/kota atau Kwartir Cabang (Kwarcab). Ia meminta anggotanya untuk tidak terpancing dan tetap menjalankan tugas serta janjinya sebagai anggota Pramuka. "Saya sudah ke bawah, sudah menyampaikan sampai ke Kwarcab, kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di situ, kita fokus pada koridor sebagai Pramuka, apa tugas Pramuka, kegiatannya apa ya kita mengacu pada itu," tuturnya. Sebelumnya, terdapat video berdurasi satu menit viral di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, ratusan anggota Pramuka meneriakkan kata-kata "2019 Ganti Presiden".  Kata-kata  itu diucapkan oleh anak-anak yang mengenakan pakaian Pramuka. Pengucapan kata-kata tersebut dibimbing oleh beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian pramuka. Di tengah peserta berseragam Pramuka, terdapat beberapa orang yang mengenakan pakaian putih. Di akhir video, peserta juga dituntun mengucapkan kata-kata takbir.

Rizal Ramli, Ekonom

Rizal Ramli menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta Pusat, dengan didampingi puluhan advokat, Selasa (16/10). Rizal Ramli mengaku hendak melaporkan Surya Paloh terkait dugaan pencemaran nama baik. "Hari ini ada sekitar 60 kawan-kawan, kita hari ini ingin mengajukan tuntutan kepada Bang Surya Paloh karena saya sahabat dia sebenarnya," tuturnya. Ia mempermasalahkan tuntutan Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari kepada dirinya yang dirasa salah alamat. Taufik melaporkan Rizal Ramli, Senin (15/9). Menurut Rizal, ia tidak pernah menyebut Partai Nasdem dalam pernyataan soal impor pangan. Rizal mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak berani menegur Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena takut kepada Surya Paloh. Selain itu, ia juga membantah menyebut Surya Paloh dengan kata "brengsek". Ia menjelaskan bahwa yang dituju olehnya adalah kebijakan impor pangan yang dirasanya salah. "Yang ada penjelasan tentang impor pangan yang ugal-ugalan, yang merugikan petani dan rakyat kita. Dan ada kata ini adalah brengsek, ini adalah kebijakannya," ujar dia. Karena itu, ia akan menuntut balik Surya Paloh. "Jadi selain salah alamat tuntutan tersebut, dia juga salah isi konteksnya dan itulah kami mengajukan ke Bareskrim untuk menuntut balik Surya Paloh," ujarnya.

Susi Pudjiastuti,  Menteri Kelautan dan Perikanan

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik," kata Susi Pudjiastuti.  Agaknya Susi kesal dengan calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno saat melakukan safari kampanye ke nelayan Indramayu dan menampung keluhan nelayan terkait izin kapal. Dalam kesempatan itu, Sandiaga berjanji akan memperlancar perizinan nelayan yang merasa kesusahan izin perkapalan dan tidak melayar karena birokrasi. Padahal, kata Susi, nelayan Indramayu dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 10 gross tonnage (GT) dan tidak membutuhkan perizinan namun hanya wajib lapor. "Kami tidak pernah persulit izin penangkapan ikan, kenapa demikian karena kami mau majukan perikanan Indonesia, tidak ada persulit izin," kata Susi, Rabu (17/10).  Hasil tangkapan juga harus masuk ke Tempat Pelelangan Ikan, dan pemerintah daerah setempat juga harus tahu, berapa jumlah tangkapannya, dan siapa saja yang membeli. Adapun bagi kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan mengurus administrasi dan birokrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi menegaskan, perizinan tersebut untuk mendata kepatuhan pemilik kapal, terutama bagi pemilik kapal 30 GT yang sejatinya sudah tidak dikategorikan sebagai nelayan karena volume tangkapan dan penghasilan yang melebihi nelayan umum.  Tidak lama Sandiaga Uno lantas meralat ucapannya. Dia mengakui, kebijakan yang memudahkan nelayan memang sudah dilakukan KKP sejak dulu.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Beredar video Luhut Pandjaitan  bersama Sri Mulyani  dan Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan salam satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).  Luhut menjelaskan bahwa pose satu jarinya itu ia maksudkan untuk menjelaskan kepada pimpinan IMF bahwa Indonesia itu satu. Sebelumnya, Luhut mengatakan kepada Christine Lagarde mengenai simbol kesatuan Indonesia itu. "Oo, itu sih, kan saya bilang Indonesia nomor satu. Kan dia yang bilang, jadi saya bilang begini (sambil menunjukkan pose satu jari)," ujar Luhut. Adapun untuk tawa yang terdengar usai pose foto tersebut, Luhut mengatakan, kejadian itu berlangsung karena adanya perbedaan persepsi soal pengertian dua jari dari satu jari. Usai menjelaskan kepada Christine Lagarde, Luhut dan yang lainnya pun malah tertawa. "Dia bilang victory. Victory different, ha-ha-ha makanya kami ketawa lepas," sambungnya. Kendati begitu, tetap saja video itu menjadi persoalan di tahun politik ini.

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

Agar kejadian peluru nyasar tidak terulang, Bambang Soesatyo menyarankan sejumlah hal. Pertama, kata Bamsoet, sapaannya, Lapangan Tembak Senayan bisa direlokasi khususnya untuk kegiatan tembak reaksi. "Pertama, memindahkan, relokasi lapangan tembakan ini, terutama untuk tembak reaksi," kata Bamsoet, usai mendampingi polisi merekonstruksi kasus peluru nyasar di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10). Alternatif lain, kata Bamsoet, bisa pula tak direlokasi namun seng penghalang di arena tembak reaksi ditinggikan dan dipertebal. Ia menambahkan bisa pula nantinya DPR memasang kaca film anti-peluru. Menurut Bambang, kaca film anti-peluru bisa menjadi solusi karena harganya tak semahal kaca anti-peluru. "Saya sudah meminta BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR untuk mengundang badan pengelola lapangan tembak Perbakin ini dan Perbakin yang menyewa lokasi ini, Kemenpora, dan pihak Sekretariat Negara plus pihak kepolisian untuk mencari jalan keluar," kata Bamsoet. Seperti diketahui  Kasus peluru nyasar bermula dari tertembaknya ruangan anggota DPR Fraksi Gerindra Wenny Warouw dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Heri pada Senin (15/10). Berikutnya ditemukan lubang bekas peluru di ruangan anggota DPR dari Fraksi PAN Totok Daryanto, dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Vivi Sumantri Jayabaya dan Khatibul Umam Wiranu pada Rabu (17/10).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi