Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (4—8 Januari 2016) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan Setya Novanto, Anggota Fraksi Golkar Memang selalu menarik melihat “kenakalan” Setya Novanto. Pekan ini Novanto membuat surat perombakan pimpinan fraksinya. Perihal ini Novanto berkilah, "Kami hanya meneruskan surat Pak Ical (Aburizal Bakrie)," kata Novanto seusai melayat ibunda Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Rabu (6/1/2016) malam. Novanto enggan mengomentari lebih lanjut terkait surat perombakan pimpinan fraksi yang telah dikeluarkan dan ditandatanganinya sendiri sebagai Ketua Fraksi Golkar. Namun, menurut Bambang Soesatyo, Bendahara Umum Partai Golkar, Novanto belum resmi menjabat sebagai pimpinan fraksi dan tak berhak menandatangani surat rotasi. "Setahu saya, ketua fraksinya masih Ade Komarudin," ucap Bambang.
Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali Akbar Tandjung menolak Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Menurut dia, masih banyak nama lain yang lebih baik, seperti Bambang Soesatyo, yang sebelumnya menjadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar. "Bambang Soesatyo kan sudah punya pengalaman dan selama ini aktif di fraksi. Pilih saja yang selama ini aktif di fraksi," kata Akbar di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (7/1). Akbar menilai, tak elok jika Novanto yang mundur dari jabatan Ketua DPR karena kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden justru diberi posisi strategis. 
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Dari media kita tahu, satu per satu partai yang tergabung dalam KMP alias Koalisi Merah putih mulai beralih mendukung pemerintah. Setelah Partai Amanat Nasional, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Adapun Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, juga dinilai telah menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan pemerintah. "Walau sendirian, tak ada masalah. Dari dulu Pak Prabowo enggak masalah bila sendiri karena memang kita dibutuhkan untuk mengawasi," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/1). Fadli mengungkapkan, Partai Gerindra akan tetap mengambil sikap sebagai oposisi. Gerindra tidak akan terpengaruh dengan rencana Partai Golkar kubu Aburizal yang akan bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Harus ada yang kontrol pemerintahan ini. Kalau semua dukung pemerintah, apa yang salah bisa menjadi benar," kata Fadli. 
Johan Budi, Mantan Pimpinan Sementara KPK Jokowi tidak punya juru bicara. Betul. Nah, yang digadang-gadang akan mengisi posisi itu adalah Johan Budi. Mantan pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengaku siap jika diminta. "Kalau saya tentu siap bantu Pak Presiden Jokowi kalau diminta jadi jubir," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1). Masih ada beberapa pertimbangan yang kini sedang dipikirkan Johan. Salah satunya, Johan ingin mengetahui lebih mendalam mengenai tugas sebagai juru bicara presiden. Johan mengatakan, sebelumnya ia sempat bertemu dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki saat melayat meninggalnya ibunda Sekretaris Kabinet Pramono Anung. "Sampai hari ini menurut saya itu sebatas rumor yang belum terkonfirmasi," kata Johan. Menurut Johan, hingga saat ini belum ada pertemuan antara dia dan pihak Istana, apalagi soal pembicaraan bahwa ia yang ditunjuk sebagai juru bicara Presiden. 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News 