Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (13—16 September 2016) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan Ratna Sarumpaet, Aktivis Agaknya upaya Ratna Sarumpaet agar Ahok gagal maju menjadi calon gubernur DKI terus dilakukan. Ratna menggugat lima pimpinan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak mau membuka kasus yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke publik. Ratna mengaku, sudah berkali-kali berupaya bertemu pimpinan KPK untuk menyampaikan langsung tuntutannya. Namun ia menilai pimpinan KPK selalu berusaha menghindar. "Dengan mengajukan gugatan ini, pengadilan lah yang memaksa KPK untuk membuka kasus-kasus yang menjerat Ahok ke publik," ucap Ratna di Gedung KPK untuk menyerahkan salinan gugatan pada Kamis (15/9).
Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan uji materi yang diajukan oleh Setya Novanto terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. "Saya bersyukur dan mengapresiasi putusan MK yang telah mengabulkan gugatan saya atas rekaman dan pemufakatan jahat karena sudah diputuskan dengan seadil-adilnya," kata Novanto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/9). Dia pun berjanji ke depannya akan memfokuskan diri membesarkan Partai Golkar. "Saya tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan, saya akan fokus membesarkan Golkar," lanjut Novanto. Seperti diketahui, pada akhir 2015 lalu, Novanto tersangkut masalah dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham Freeport. Hal itu terungkap dalam rekaman percakapan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. 
Suhardi Alius, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Basri yang dianggap sebagai pengganti sosok Santoso sebagai pimpinan kelompok. Mujahiddin Indonesia Timur ditangkap hidup-hidup pukul 09.00 di Poso Pesisir pda Rabu (14/9). Namun, Suhardi Alius meminta publik tak terlalu dini menyimpulkan bahwa kelompok ini telah musnah usai Basri tertangkap. "Jangan terlalu dini. Namanya mindset, ideologi, tidak mudah (dimusnahkan)," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9). Yang juga harus diwaspadai, menurut Suhardi, kembalinya ratusan warga negara Indonesia yang berada di Suriah dan bergabung dengan kelompok teror ISIS sudah mulai kembali ke Tanah Air. Yang harus diwaspadai adalah saat mereka sudah tiba di Indonesia akan membawa paham radikalisme. "Di situlah kita harus bisa mengantisipasi, bagaimana formatnya dengan semua lintas kementerian bisa mereduksi radikalisme itu. Karena mereka sudah punya kemampuan militan," ucap Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan. 
Tommy Soeharto, Putra Presiden RI ke-2 Aha, Tommy Soeharto ikut program tax amnesty. "Hari ini, saya berkunjung ke kantor pajak untuk mendapatkan program tax amnesty, dapat surat dari pajak, mulai dari pelaporan tax amnesty saya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," ujar Tommy di Kanwil Pajak Besar di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (15/9). Ia mengaku, aset yang ia laporkan didominasi aset-aset yang berada di luar negeri. Namun, Tommy menutup rapat-rapat besarnya harta-hartanya itu. Menurut Tommy, selain membuka kesempatan melaporkan harta-harta yang tidak tercatat, tax amnesty merupakan program yang bermanfaat bagi negara. "Ini program baik dan menguntungkan, tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga wajib pajak itu sendiri untuk jangka panjang pengembangan proyek-proyeknya," kata dia. 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News