Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (2—5  Januari 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka

Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pernyataan politik 2018 di Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1). Dalam penyataan politiknya SBY menyoroti pengaruh media sosial, terutama memasuki tahun politik 2018 dan 2019.  Menurut SBY, media sosial adalah dunia yang nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan aturan sehingga sering muncul berita hoaks dan fitnah. "Pihak yang kuat juga sering menggunakan media sosial untuk menghabisi lawan politiknya," kata SBY. Selain itu, yang juga disoroti oleh SBY adalah penyelenggaraan pilkada 2018 dan pemilu 2019  dapat terselenggara dengan baik dan pemerintah dapat mengatasi gangguan terhadap kedua pesta demokrasi itu. Bukan hanya itu, SBY juga menyampaikan perihal netralitas aparat negara dalam suatu pemilihan umum. "Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara, termasuk BIN (Badan Intelijen Negara), Polri, Kejaksaan, dan TNI, mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak," kata SBY.

Yenny Wahid, Direkur Wahid Institute

Gerindra meminang, Yenny Wahid alias Zannuba Ariffah Chafsoh menolak. Itu yang terjadi atas pinangan Gerindra yang akan mengusung Yenny dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Yenny mengaku itu dilakukan karena diminta oleh para sesepuh Nahdlatul Ulama untuk meminimalisir perpecahan dan memperkuat persatuan warga NU. Apalagi menurutnya dua calon kuat yang bersaing sekarang yakni Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) merupakan warga NU.  Perihal pilgub yang akan berlangsung, Yenny memprediksi isu agama akan tetap digunakan di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Meskipun, menurutnya, semua kandidat yang maju nanti semuanya beragama Islam. "Bukan karena faktor kandidatnya karena kandidat semuanya muslim tetapi faktor partai pengusung itu lebih akan digoreng untuk menjadi isu agama juga," katanya di Wahid institut, Jakarta Pusat, Kamis, (4/1).

Djoko Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Baru dilantik Presiden Jokowi  sebagai Kepala BSSN, Djoko Setiadi, pada Rabu (3/1) pagi, sudah membuat pernyataan yang ramai menuai tanggapan. Saat itu, kepada wartawan, Djoko mengaku dirinya tidak mempermasalahkan apabila masyarakat membuat kabar bohong atau hoax yang positif dan membangun. Namun pada Rabu malam Djoko meminta maaf.  Ia mengaku melontarkan pernyataan soal hoax yang membangun hanya untuk mengetes reaksi publik. Djoko merasa pancingannya berhasil karena pernyataannya mendapat tanggapan luas dari masyarakat. "Hikmahnya, ini sebuah sosialisasi kepada publik bahwa hari ini ada pelantikan Kepala Badan Siber. Kalau memang sudah sedemikian jauh, saya sebagai manusia harus minta maaf," ucap Djoko.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan mengumumkan pembentukan komite baru bernama Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.  Anies mengatakan, komite itu bisa menjadi penghubung antara Pemprov DKI dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan korupsi. Menurut Anies, komite yang khusus menangani pencegahan korupsi penting dibuat di Jakarta. Sebab, Jakarta merupakan ibu kota, semua usaha untuk mencegah korupsi bisa berdampak di tingkat nasional. "Alhamdulillah perjalanan tahun 2018 diawali dengan mulai bekerjanya Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Komite ini disusun sebagai bagian dari TGUPP," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1). Komite ini diketuai oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.  Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, KPK melihat sisi positif jika ada suatu daerah yang berinisiatif melakukan upaya pencegahan korupsi. Dengan inisiatif pencegahan, KPK berharap tidak ada lagi pejabat pemerintah daerah yang terjerat kasus korupsi.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua  DPR

Fahri Hamzah mengaku tak mempermasalahkan keinginan Partai Keadilan Sejahtera yang kembali berniat melengserkannya dari kursi pimpinan DPR. Hal itu disampaikan Fahri menanggapi pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman terkait upaya pencopotan Fahri dari kursi Wakil Ketua DPR. Ia pun mengaku pasrah jika nantinya PKS bersikeras untuk melengserkannya dari jabatan Wakil Ketua DPR. Namun, ia menegaskan dirinya akan tetap mengkritisi upaya PKS tersebut. "Ya silakan saja. Yang punya partai, yang punya fraksi kan Pak Sohibul Iman. Dia mau apakan, silakan," tutur Fahri. Presiden PKS Sohibul Iman sebelumnya mengaku telah menyampaikan keinginan melengserkan Fahri kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar. "Intinya kami sampaikan. Kami ini sebagai fraksi menghormati hak fraksi lain. Ketua DPR itu hak Fraksi Golkar. Makanya kami akan mendukung pergantian itu, ya siapa pun yang dicalonkan," ujar Sohibul saat berbincang dengan wartawan di Hotel Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1). "Tentu kami juga minta dong, semua menghormati hak Fraksi PKS bahwa wakil ketua DPR itu hak PKS," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi