Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (21—25 Agustus 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Masih soal Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahri Hamzah mengusulkan agar pansus memanggil Presiden Joko Widodo dalam forum pansus. "Saya sendiri (mengusulkan) seharusnya Presiden dihadirkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8). Mengapa? "Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong ke mana-mana 'kita anti korupsi' tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa?" tambah Fahri. KPK, menurut Fahri, merupakan elemen yang bekerja di bawah presiden. Sementara presiden selama ini seolah hanya terdiam saat KPK melakukan penangkapan di sana sini. Padahal, presiden bertanggung jawab terhadap jalannya negara. Fahri menganggap tak boleh ada lembaga negara yang bekerja di luar kendali presiden. "Tidak boleh ada satu pun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita, terutama yang ada di kamar eksekutif, yang tidak dalam kendali presiden," ucap Fahri.
5 Newsmakers: Fahri Hamzah hingga Eggi Sudjana
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (21—25 Agustus 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Masih soal Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahri Hamzah mengusulkan agar pansus memanggil Presiden Joko Widodo dalam forum pansus. "Saya sendiri (mengusulkan) seharusnya Presiden dihadirkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8). Mengapa? "Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong ke mana-mana 'kita anti korupsi' tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa?" tambah Fahri. KPK, menurut Fahri, merupakan elemen yang bekerja di bawah presiden. Sementara presiden selama ini seolah hanya terdiam saat KPK melakukan penangkapan di sana sini. Padahal, presiden bertanggung jawab terhadap jalannya negara. Fahri menganggap tak boleh ada lembaga negara yang bekerja di luar kendali presiden. "Tidak boleh ada satu pun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita, terutama yang ada di kamar eksekutif, yang tidak dalam kendali presiden," ucap Fahri.