JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ada ketidakpastian ekonomi nasional di tahun 2014. Bahkan, Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bisa tumbuh di kisaran 5%-5,2%. Ketua Apindo Sofjan Wanandi menjelaskan, tahun depan pengusaha akan sulit sekali menghadapi persaingan. BI rate yang naik tinggi di tahun ini menjadi 7,5% beserta kenaikan Upah Minimum Buruh (UMP) akan menyebabkan pihaknya sulit berkompetisi. "Pemerintah harus segera memberikan sentimen positif kepada pasar agar tahun depan bisa lebih baik," tandas Sofjan dalam konferensi pers outlook ekonomi 2014 di Jakarta, Kamis (19/12).
Menilik kondisi itu, Apindo memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan di Indonesia. Berikut rekomendasi dari Apindo tersebut:
Pertama, harus ada kepemimpinan baru yang konsisten dan berani mengambil risiko. Menurut Sofjan, dunia usaha butuh kepemimpinan nasional baru yang mampu menumbuhkan harapan. Pemimpin Indonesia ke depan diharapkan berani mengambil kebijakan yang reformis dan mampu menjamin konsistensi implementasinya demi sehatnya perekonomian Indonesia serta terciptanya iklim bisnis dan investasi yang baik.
Kedua, investasi sumber daya manusia. Apindo berpandangan, bahwa pekerja atau buruh harus ditempatkan sebagai
human capital dan bukan sebagai faktor produksi dalam pengelolaan bisnis. Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif melalui perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan baik di pusat ataupun daerah.
Ketiga, menghilangkan distorsi kebijakan energi dan mineral. Pelaku usaha mendesak pemerintah untuk segera menetapkan rencana pengurangan subsidi minyak secara bertahap lengkap dengan kerangka waktunya, dan menerapkannya secara konsisten.
Keempat, penguatan kebijakan industri. Pemerintah harus memberikan prioritas dukungan bagi industri padat karya. Penyerapan tenaga kerja yang semakin berkurang untuk setiap pertumbuhan ekonomi 1% sangat mengkhawatirkan mengingat jumlah pengangguran masih tinggi di Indonesia. selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan lama yaitu infrastruktur dan konektivitas. Perbaiki kualitas jalan, pelabuhan, bandara, ataupun sarana transportasi lainnya agar biaya logistik berkurang.
Kelima, peningkatan daya saing. Untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata global, Apindo menyarankan pemerintah melakukan dua hal ini. Pertama, pemangkasan biaya birokrasi. Apindo berharap pemerintah dapat berupaya menekan atau bahkan menghilangkan seluruh biaya birokrasi dan pungutan ilegal di sepanjang jalur rantai pasokan bisnis. Kedua, kepastian revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Revisi ini sebaiknya diselesaikan secepatnya sehingga dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi pelaku bisnis. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Asnil Amri
