KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian, pasalnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum terdapat kenaikan.

Budi menjelaskan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan terakhir dikerek pada tahun 2020, selama kurun waktu tersebut terjadi inflasi kesehatan yang disinyalir mencapai 15% setiap tahunnya. Hal ini yang menjadi landasan dalam rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kita bilang secara jujur bahwa dengan inflasi kesehatan 15% per tahun sedangkan tarif BPJS yang enggak naik lima tahun, itu kan enggak mungkin, jadi harus naik,” ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2).

Buka Cabang Baru di Gading Serpong, Electronic City Hadirkan Layanan Service City

Baca Juga: Menkes Dorong Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan Nasional

Budi mengungkapkan, nantinya kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu dilakukan secara adil untuk menjaga rakyat kecil agar tak terbebani. Untuk itu, Budi mengusulkan, bagi masyarakat miskin bakal ditanggung 100%.

“Kita mesti adil gimana caranya yang miskin jangan kena, itu sebabnya yang miskin tetap akan di cover 100% oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang naik tentu bebannya pemerintah dan pemerintah ngga masalah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, dalam diskusi kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari berapa besar kenaikan iuran, berapa besar belanja kesehatan hingga melihat dari negara-negara Asean.

“Seluruh Asean berapa sih belanja per GDP semua rata-rata  4%, 5%, 6%, Thailand aja yang agak tinggi 6%, Singapura 7%. Indonesia sendiri kalau lihat kan Rp 614 triliun kalau dibagi GDP kita Rp 15.000 triliun kira-kira 4%-an, itu masih range oke,” tandasnya.

Baca Juga: Menkes Dorong Rumah Sakit Swasta Tingkatkan Layanan Teknologi Canggih Deteksi Kanker

Diberitakan sebelumnya, Budi menyebut, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, kenaikan iuran tak akan terjadi pada 2025, tetapi kemungkinan terealisasi pada 2026.

"Kalau hitung-hitungan kami, 2025 seharusnya aman. Pada 2026, kemungkinan mesti ada adjustment (penyesuaian) dari tarifnya," ujar Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News