JAKARTA. Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menilai upaya meningkatkan literasi keuangan bagi publik masih rendah. Ketua Umum IBI, Zulkifli Zaini mengungkapkan, separuh dari seluruh penduduk Indonesia masih belum mendapatkan pelayanan sektor keuangan. Hal ini lantaran masih sering terjadinya kesenjangan sektor keuangan seperti soal keterjangkauan lembaga keuangan dan pemahamanan literasi keuangan. Sehingga literasi keuangan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga. Menurut Zulkifli, kesenjangan sektor keuangan tidak hanya menyangkut keterjangkauan tapi juga dengan pemahaman literasi. "Bahkan, paling tidak hampir 50% persen penduduk Indonesia belum mendapatkan keterjangkauan dan pelayanan sektor keuangan. Sedangkan literasi keuangan baru mencapai sekitar 21,8% dari total penduduk Indonesia," kata Zulkifli di Jakarta, Kamis (8/5). Jika diukur dengan angka statistik, yang benar-benar paham lembaga jasa keuangan (LJK) dari 100 penduduk Indonesia hanya terdapat 22 orang yang paham tentang lembaga perbankan dalam bentuk produk dan jasa serta ketrampilan jasa perbankan. "Karena keterjangkauan yang rendah, tingkat pemahaman produk Indonesia juga relatif rendah. Rendahnya keterjangkauan dan literasi menjadi perhatian banyak negara termasuk negara maju," ujarnya. Karena itu, diharapkan dengan dibentuknya dewan inklusi dan literasi, akan dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memahami industri keuangan. Menurut Zulkifli, ada tiga pendekatan untuk memperluas akses informasi dan kepemilikan produk serta layanan. Pertama, adalah soal edukasi. Kedua, penguatan infrastruktur dan ketiga adalah pengembangan produk. "Kami melakukan pendekatan dengan tiga pilar itu," jelas Zulkifli. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
50% penduduk belum dapat layanan sektor keuangan
JAKARTA. Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menilai upaya meningkatkan literasi keuangan bagi publik masih rendah. Ketua Umum IBI, Zulkifli Zaini mengungkapkan, separuh dari seluruh penduduk Indonesia masih belum mendapatkan pelayanan sektor keuangan. Hal ini lantaran masih sering terjadinya kesenjangan sektor keuangan seperti soal keterjangkauan lembaga keuangan dan pemahamanan literasi keuangan. Sehingga literasi keuangan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga. Menurut Zulkifli, kesenjangan sektor keuangan tidak hanya menyangkut keterjangkauan tapi juga dengan pemahaman literasi. "Bahkan, paling tidak hampir 50% persen penduduk Indonesia belum mendapatkan keterjangkauan dan pelayanan sektor keuangan. Sedangkan literasi keuangan baru mencapai sekitar 21,8% dari total penduduk Indonesia," kata Zulkifli di Jakarta, Kamis (8/5). Jika diukur dengan angka statistik, yang benar-benar paham lembaga jasa keuangan (LJK) dari 100 penduduk Indonesia hanya terdapat 22 orang yang paham tentang lembaga perbankan dalam bentuk produk dan jasa serta ketrampilan jasa perbankan. "Karena keterjangkauan yang rendah, tingkat pemahaman produk Indonesia juga relatif rendah. Rendahnya keterjangkauan dan literasi menjadi perhatian banyak negara termasuk negara maju," ujarnya. Karena itu, diharapkan dengan dibentuknya dewan inklusi dan literasi, akan dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memahami industri keuangan. Menurut Zulkifli, ada tiga pendekatan untuk memperluas akses informasi dan kepemilikan produk serta layanan. Pertama, adalah soal edukasi. Kedua, penguatan infrastruktur dan ketiga adalah pengembangan produk. "Kami melakukan pendekatan dengan tiga pilar itu," jelas Zulkifli. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
