KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya pembangunan bendungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat dua peran utama infrastruktur. Pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. 

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. 

"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Basuki dalam keterangan pers, Kamis (3/10).

Baca Juga: Begini Nasib 43 PSN Warisan Jokowi untuk Prabowo

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun. 

Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Basuki bilang, pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.

Untuk itu pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. 

Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Selain itu, di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk. Sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. 

Baca Juga: Jokowi Resmikan Pembangunan Bendungan Temef di NTT Senilai Rp 2,7 Triliun

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi. 

Lalu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat