KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok pengalokasian anggaran Dana Desa 2026 sebesar 58,03% untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026. Terkait hal itu, Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Indonesia (Aslindo) menilai kebijakan Menteri Keuangan terkait alokasi anggaran Dana Desa 2026 untuk KDMP sebesar 58,03% tidak akan berdampak terhadap industri LKM. Ketua Umum Aslindo Burhan mengatakan pihaknya berharap tak hanya Kopdes Merah Putih saja yang diperhatikan pemerintah, tetapi industri LKM juga. Dia menyampaikan industri LKM pasti akan lebih bergairah lagi dalam mendorong penyaluran pembiayaan seandainya ada kebijakan dari pemerintah mengenai pengucuran dana ke industri LKM.
Baca Juga: Dana Murah Makin Kuat, Bisnis Payroll BPD DIY Tumbuh 6% "Seandainya ada kebijakan dari menteri tentang pengucuran dana ke LKM misalnya dalam bentuk pinjaman, mungkin hal itu bisa memberikan penguatan LKM, sehingga menjadi motivasi juga bagi kami untuk bisa menyalurkan pembiayaan guna menjangkau semua desa," katanya kepada Kontan, Rabu (18/2/2026). Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Kredit Desa (BKD) Ponorogo menilai adanya kebijakan Menteri Keuangan terkait alokasi anggaran Dana Desa 2026 untuk KDMP sebesar 60% dapat berefek ke industri LKM. "Untuk efek kebijakan tersebut ke LKM pasti ada, setidaknya persaingan akan makin ketat," ucap Direktur Utama LKM BKD Ponorogo Mego kepada Kontan, Rabu (18/2/2026). Untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat kebijakan itu, Mego berpendapat LKM perlu menerapkan sejumlah langkah antisipasi agar kinerja tak terpengaruh. Dia bilang LKM BKD Ponorogo akan memperkuat sistem pelayanan, perluasan usaha dengan membuka kantor cabang baru, dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, Mego mengungkapkan LKM BKD Ponorogo telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 55,2 miliar per akhir 2025. Untuk 2026, dia mengatakan LKM BKD Ponorogo menargetkan penyaluran pembiayaan bisa tumbuh sebesar 5%. Sebelumnya, Aslindo optimistis kinerja Industri LKM masih berpeluang tumbuh pada tahun ini. Optimisme tersebut tak terlepas dari makin tertatanya bisnis LKM.
Baca Juga: BSI Mencatat 1,51 Juta Nasabah Payroll per Desember 2025 "Selain itu, LKM juga sudah makin dikenal masyarakat, khususnya di desa-desa," katanya. Burhan menerangkan industri hanya tinggal memanfaatkan dengan maksimal berbagai peluang yang ada demi mendorong pertumbuhan. Dia juga tak memungkiri bahwa terdapat tantangan dari kondisi ekonomi yang berpotensi masih tak menentu. Dengan demikian, hal itu juga membuat LKM lebih selektif dalam memberikan pinjaman atau kredit. Selain itu, Burhan mengatakan faktor sulitnya mendapatkan modal juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi tantangan guna meningkatkan kinerja, Burhan menyampaikan LKM perlu melakukan sejumlah upaya. Salah satunya berupaya memperluas wilayah operasional dan meningkatkan tabungan semaksimal mungkin agar bisa menyalurkan pembiayaan lebih banyak kepada masyarakat. Ditambah, LKM juga perlu berupaya untuk melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Baca Juga: Bank Mandiri (BMRI) Akan Bagikan Dividen Tahun Buku 2025, Segini Besarannya Sebagai informasi, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pinjaman LKM per Desember 2025 mencapai Rp 0,96 triliun atau Rp 960 miliar. Jika ditelaah nilainya terkontraksi 7,69%, dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 1,04 triliun.
OJK mencatat, nilai aset LKM per Desember 2025 mencapai Rp 1,58 triliun. Sejalan dengan kinerja pinjaman, aset LKM per Desember 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,51%, jika dibandingkan posisi per Desember 2024 yang sebesar Rp 1,69 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
