JAKARTA. Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4%-6,1% atau pada titik 5,6%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan.

Sektor-sektor tersebut adalah industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yakni industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. "Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap menjadi pendorong pertumbuhan," kata Bambang, Rabu (26/4).

Untuk mencapai target yang ditetapkan, langkah konkret yang dilakukan, Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara k/L dan pusat-daerah.

Kedua, perkuatan pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan.

Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

Dalam RKP Tahun 2018 telah disepakati 10 Prioritas Nasional, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, pembangunan Wilayah dan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, agar berjalan baik, K/L provinsi, kabupaten, kota harus memberikan prioritas yang ingin dikerjakan. “Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi hampir di semua daerah dalam penyusunan program merupakan rutinitas dan mengulang-ulang. "Kalau ada tambahan anggaran, misalnya APBD atau APBN ada tambahan 10%, langsung semua dinas naik 10%. Di Kementerian juga sama, naik 10% semuanya," ujar Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto