JAKARTA. Pelaksanaan Program Sejuta Rumah sampai dengan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menghadapi masalah. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rido Matari Ichwan mengatakan, setidaknya masih ada tujuh masalah yang sampai saat ini mengganjal program tersebut dan sampai saat ini belum terselesaikan.

Masalah pertama, berkaitan dengan lahan. Sampai saat ini belum ada satu jengkal lahan yang dialokasikan khusus untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berbentuk bank tanah dalam bentuk rencana tata ruang. Kedua, mahalnya harga tanah untuk pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Ketiga, pembebasan dan sertifikasi tanah yang masih sulit. Keempat, penyediaan fasilitas umum, seperti jalan, listrik, angkutan umum, air bersih, dan drainase kawasan yang belum terintegrasi baik dengan sistem infrastruktur kota/kabupaten. "Kelima, persoalan kemudahan perizinan," katanya dalam sebuah pernyataan yang diterima Kontan, Minggu (14/5).

Masalah keenam, masih rendahnya daya beli calon konsumen. Serta ketujuh, proses akulturasi yang berjalan lambat terutama pada lingkungan rusun dan pengelolaan rusun oleh penghuni dan pengembang yang seringkali masih diperlukan mediasi.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, berkaitan  dengan harga tanah yang tidak terkendali, menyarankan pemerintah untuk segera memberlakukan zonasi khusus untuk perumahan subsidi agar harganya dapat terkendali dan biaya pembangunan bagi pengembang ditekan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia