KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat sekitar 82% masyarakat Indonesia belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. 

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan kondisi ini menandakan inklusi keuangan di Indonesia masih rendah, sehingga membuka peluang besar bagi industri pinjaman daring (fintech lending) untuk memperluas jangkauan pembiayaan.

Ia menyebut, perbankan cenderung fokus melayani segmen menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro masih menghadapi kendala seperti persyaratan administrasi hingga agunan.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

“Artinya ada ruang besar yang bisa diisi oleh fintech lending. Tapi harus hati-hati, karena kalau tidak, ini bisa menjadi masalah baru,” ujarnya dalam diskusi Celios dengan tema Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring, Senin (11/8/2025).

Baca Juga: AFPI: Isu Dugaan Kartel Bunga Pinjol Bisa Berdampak terhadap Lender Luar Negeri

Nailul menambahkan, perkembangan industri pinjaman daring tidak hanya soal peluang pasar, tetapi juga risiko yang harus diantisipasi. Salah satunya terkait tingkat wanprestasi (TWP90) yang menurut data OJK terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Regulasi yang ada sekarang memang belum mengatur secara detail batas maksimum manfaat ekonomi. Kalau nanti ada aturannya, itu akan berpengaruh pada model bisnis fintech lending,” ujarnya.

Berdasarkan data OJK, hingga Juni 2025 jumlah rekening pinjaman aktif di fintech lending mencapai sekitar 23 juta dengan total penyaluran pinjaman Rp 270 triliun dalam 12 bulan terakhir. 

Meski tumbuh 15% dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini dinilai masih jauh dari titik jenuh mengingat jumlah penduduk dewasa di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang.

Baca Juga: AFPI: Penyesuaian Bunga pada Tahun Ini Sudah Pas bagi Industri Fintech Lending

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News