KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagian besar responden atau 87,8% yang disurvei oleh Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19. 

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi. Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04%. 

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif. 

Baca Juga: Kasus Covid-19 di 8 provinsi melonjak, Gugus Tugas pastikan tak ada karantina wilayah

Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1%) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait. Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan. Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1% responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial. 

Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik. Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM. 

Baca Juga: Hampir 13 juta orang terinfeksi corona, ini 10 negara dengan kasus terbanyak

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit. Namun, 68,5% responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. 

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie