KONTAN.CO.ID - Jakarta. Belum ada setahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 11 kepala daerah karena korupsi. Ini menjadi alarm kepada kepala daerah agar tidak berkhianat terhadap amanat rakyat agar tidak merasakan hotel prodeo.

Terbaru, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dari Agustus 2025 hingga April 2026, tercatat sudah 11 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terdiri dari bupati, wali kota, hingga gubernur.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Ekonomi RI Tahan Guncangan, Tapi 86 Juta Kelas Menengah Transisi Masih Rentan

Kasus Bupati Tulungagung Gatut Sunu

Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung setelah terjaring OTT pada 10 April 2026.

Ia diduga menekan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan meminta setoran dari penambahan anggaran.

Modus yang digunakan antara lain: - Meminta pejabat menandatangani surat kesiapan mundur tanpa tanggal   - Meminta jatah hingga 50% dari penambahan anggaran OPD   - Mengumpulkan dana dengan target Rp5 miliar  

Hingga penangkapan, dana yang terkumpul mencapai Rp2,7 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang mewah, biaya pengobatan, hingga jamuan.

Tonton: Negara Dapat Rp11,4 Triliun! Purbaya: Kita Makin Kaya

Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK

Berikut daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK sejak 2025 hingga 2026:

1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis Terjaring OTT pada 8 Agustus 2025 terkait suap proyek pembangunan RSUD. Diduga meminta fee 8% dari proyek senilai Rp126,3 miliar.

2. Gubernur Riau, Abdul Wahid Ditangkap pada 3 November 2025 atas dugaan pemerasan dan penerimaan fee proyek di lingkungan Pemprov Riau.

3. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko Terjerat kasus suap jabatan dan proyek RSUD Ponorogo, dengan total penerimaan miliaran rupiah.

4. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya Diduga menerima fee proyek 15–20% dengan total sekitar Rp5,25 miliar sepanjang 2025.

5. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang Terlibat kasus ijon proyek dengan nilai mencapai Rp9,5 miliar.

6. Wali Kota Madiun, Maidi Terjerat kasus pemerasan, fee proyek, dan gratifikasi, termasuk dana CSR.

7. Bupati Pati, Sudewo Diduga memeras calon perangkat desa dengan tarif hingga Rp225 juta per orang.

8. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq Mengondisikan proyek agar dimenangkan perusahaan keluarga, dengan nilai proyek puluhan miliar rupiah.

9. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari Terlibat kasus suap ijon proyek dengan fee 10–15%.

10. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman Diduga memeras SKPD untuk dana THR dengan total mencapai Rp750 juta.

11. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo Kasus terbaru dengan dugaan pemerasan OPD dan pengondisian proyek.

Baca Juga: Aturan Takedown 4 Jam Dikebut, Komdigi: Verifikasi Berlapis untuk Cegah Salah Blokir

Pola Kasus Korupsi Kepala Daerah

Dari sejumlah kasus tersebut, terdapat pola yang berulang, antara lain: - Pemerasan terhadap pejabat daerah (OPD/SKPD)   - Fee proyek pengadaan barang dan jasa   - Ijon proyek sebelum tender   - Pengondisian pemenang proyek  

Hal ini menunjukkan masih kuatnya praktik korupsi berbasis kekuasaan di tingkat daerah.

Dampak dan Catatan

Maraknya OTT kepala daerah menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah masih perlu diperkuat.

Bagi publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Baca Juga: Bupati Tulungagung Gatut Sunu Minta Maaf Usai OTT KPK

Kesimpulan

Kasus OTT KPK yang menjerat 11 kepala daerah sejak 2025 hingga 2026 menunjukkan bahwa korupsi di level daerah masih menjadi persoalan serius.

Penegakan hukum yang konsisten dan sistem pengawasan yang kuat menjadi kunci untuk menekan praktik korupsi di pemerintahan daerah.

Sumber: https://regional.kompas.com/read/2026/04/12/071511678/daftar-kepala-daerah-yang-kena-ott-kpk-terbaru-bupati-tulungagung?page=all#page2.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News