KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. 

Dalam roadmap tersebut, dijelaskan OJK mendorong adanya pengembangan produk asuransi karbon guna mendukung perdagangan karbon dan pemenuhan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Adapun kajian studi implementasi asuransi karbon di Indonesia ditargetkan pada 2026.

Terkait hal itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melihat asuransi karbon memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan bisnis baru bagi industri asuransi umum dalam jangka menengah hingga panjang.

Baca Juga: Pelaku Usaha Tahan Ekspansi, CNAF Perketat Seleksi Pembiayaan

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menerangkan seiring berkembangnya perdagangan karbon, proyek energi terbarukan, konservasi hutan, rehabilitasi mangrove, dan berbagai kegiatan pengurangan emisi, kebutuhan terhadap perlindungan risiko juga berpotensi meningkat.

"Peluangnya tidak hanya berasal dari pengembang proyek karbon, tetapi juga investor, lembaga pembiayaan, dan perusahaan yang membeli kredit karbon," ujarnya kepada Kontan, Jumat (13/11/2026).

Budi mengatakan kehadiran asuransi karbon dapat memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, sekaligus membantu mengurangi risiko investasi pada proyek-proyek tersebut.

Meski demikian, Budi tak memungkiri adanya tantangan yang cukup besar bagi industri dalam menyediakan produk tersebut. Dia mengatakan salah satunya karena karakteristik risikonya relatif baru dan data historis untuk menghitung kemungkinan kerugian masih terbatas. 

Selain itu, industri juga perlu memahami metode pengukuran serta verifikasi pengurangan emisi, risiko perubahan regulasi, kemungkinan pembatalan atau ketidakabsahan kredit karbon, hingga risiko bencana alam yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek. 

"Dukungan kapasitas reasuransi, serta penyusunan wording polis yang jelas juga menjadi faktor penting," tuturnya.

Baca Juga: Alokasi KUR Perumahan Tahun 2027 Diturunkan, Penyaluran Masih Jauh dari Target

Oleh karena itu, AAUI memandang pengembangannya perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari risiko-risiko yang relatif dapat diukur dan diasuransikan. Budi mengatakan produk asuransi karbon sebaiknya berkembang mengikuti kebutuhan dan kematangan pasar karbon, bukan semata-mata mengejar target peluncuran. 

Dengan demikian, dia menyampaikan inovasi produk dapat memberikan peluang bisnis, sekaligus tetap menjaga kualitas underwriting dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Sementara itu, Budi mengatakan pengembangan asuransi karbon sebagai salah satu inovasi yang sejalan dengan arah kebijakan keuangan berkelanjutan OJK. Dia bilang saat ini, industri masih berada pada tahap awal penjajakan dan pendalaman terkait produk asuransi karbon. Khususnya untuk memahami karakteristik risiko, bentuk pertanggungan, mekanisme penilaian kerugian, serta kebutuhan perlindungan dari para pelaku perdagangan karbon.

Dalam rangka mendukung perdagangan karbon dan pemenuhan SNDC, diperlukan pengembangan produk asuransi karbon. OJK menerangkan asuransi karbon dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengembang proyek, investor, pembeli kredit karbon, dan lembaga keuangan dengan memberikan pembayaran ganti rugi apabila terjadi risiko yang dijamin yang berdampak pada penerbitan, validitas, atau nilai kredit karbon. 

Terkait kinerja industri asuransi umum dan reasuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi sebesar 2,04% Year on Year (YoY) dengan nilai sebesar Rp 111,18 triliun per September 2026. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News