KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah bakal mewajibkan perusahaan asuransi menerapkan prinsip syariah di Aceh. Kebijakan ini bakal efektif pada 4 Januari 2022 mendatang.

Meski masih lama, perusahaan asuransi umum harus mempersiapkan cara agar tetap menjalakan bisnis di provinsi Aceh. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mulai melihat bagaimana anggota bisa memenuhi belied tersebut.

Baca Juga: OJK mulai persiapkan asuransi untuk terapkan Qanun Aceh

Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe bilang saat ini terdapat sekitar 30 perusahaan asuransi umum yang beroperasi di Aceh. Kendati demikian, Ia mengaku tidak semuanya merupakan perusahaan asuransi syariah. Namun beberapa diantaranya memiliki unit usaha syariah.

“Secara clear belum ada arahan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan operasional perusahaan asuransi umum dalam Qanun Aceh. Tapi kalau melihat isi Qanun sepertinya unit usaha syariah masih dapat beroperasi sampai dengan batas waktu pemisahan unit syariah,” ujar Dody kepada Kontan.co.id pada Rabu (18/3).

Pemisahan unit syariah asuransi tertuang dalam UU No. 40 tahun 2014 pasal 87 tentang Perasuransian. Dalam aturan ini, unit syariah sudah harus berdiri sendiri pada 17 Oktober 2024. Namun Peraturan OJK 67/POJK.05/2016 pasal 18 mengatur ada tenggat waktu penyampaian rencana spin off pada 17 Oktober 2020.

Baca Juga: Pemain asuransi syariah siap menadah bisnis dari penerapan Qanun Aceh

Asal tahu saja, data OJK per Desember 2019 mencatatkan aset asuransi umum syariah senilai Rp 5,9 triliun. Angka itu dihimpun dari 5 perusahaan asuransi umum syariah dan 23 unit syariah. Nilai itu tumbuh 4,98% year on year dibandingkan 2018 lalu senilai Rp 5,62 triliun.

Sedangkan pendapatan premi atau kontribusi bruto tercatat senilai Rp 1,82 triliun. Nilai itu turun 1,08% yoy dibandingkan 2018 senilai Rp 1,84 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi