KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) membeberkan terdapat sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi upaya asuransi umum dalam memperkuat permodalan guna memenuhi ketentuan ekuitas minimum pada 2026.

Asal tahu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi umum untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar paling lambat 31 Desember 2026.

Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, mengatakan sejumlah tantangannya, yakni struktur kepemilikan perusahaan yang sebagian besar masih berskala menengah dan kecil dengan kemampuan permodalan terbatas, serta pertumbuhan premi yang belum sebanding dengan peningkatan kebutuhan modal akibat regulasi dan eksposur risiko.

Review Krom Bank Buktikan Rating Tinggi berkat Bunga Kompetitif untuk Investasi

Baca Juga: AAUI Sampaikan Usulan Relaksasi Perpanjangan Waktu Pemenuhan Ekuitas Minimum ke OJK

"Ditambah, adanya keterbatasan akses terhadap sumber permodalan baru di tengah kompetisi sektor keuangan yang makin ketat," katanya kepada Kontan, Kamis (23/10).

Untuk menjaga dan meningkatkan ekuitas hingga akhir 2026, Budi menyampaikan perusahaan asuransi umum perlu memperkuat kinerja underwriting, menerapkan efisiensi operasional, memperluas basis premi yang berkelanjutan, dan meningkatkan manajemen risiko.

"Selain itu, inovasi produk, digitalisasi proses bisnis, dan penguatan tata kelola juga menjadi faktor kunci yang dapat mendorong profitabilitas dan memperkuat permodalan secara organik," tuturnya.

Sementara itu, AAUI sempat menyampaikan sebanyak 19 perusahaan dari total 71 perusahaan asuransi umum diperkirakan belum mampu memenuhi ekuitas minimum untuk 2026.

Oleh karena itu, AAUI bersama Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LMUI) telah melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi ekuitas industri asuransi umum.

Baca Juga: Soal Penjaminan Polis, AAUI Nilai Produk Asuransi Bersifat Ritel Perlu Diprioritaskan

Adapun kajian itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil industri, struktur kepemilikan, serta dinamika pasar dan kemampuan permodalan anggota. Alhasil, Budi mengatakan AAUI telah menyampaikan usulan relaksasi berupa perpanjangan waktu pemenuhan ekuitas minimum kepada OJK.

"AAUI telah menyampaikan usulan relaksasi berupa perpanjangan waktu pemenuhan ekuitas minimum selama lima tahun kepada regulator," ungkap Budi.

Budi berharap regulator dapat mempertimbangkan kajian AAUI bersama LMUI. Dengan demikian, proses penguatan permodalan dapat tercapai tanpa mengganggu stabilitas industri dan keberlanjutan perlindungan kepada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News