KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai asuransi bencana memang makin dibutuhkan, seiring rangkaian bencana yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa waktu ini, termasuk Aceh dan terbaru gempa di kawasan Maluku hingga Sulawesi Utara.

"Kami melihat rangkaian bencana yang terjadi di berbagai wilayah, kembali menegaskan bahwa kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan risiko bencana memang makin nyata," ujar Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Kontan, Rabu (8/4/2026).

Budi menjelaskan Indonesia berada di kawasan dengan eksposur tinggi terhadap gempa, banjir, letusan gunung api, dan risiko bencana lainnya. Di sisi lain, tingkat penetrasi asuransi nasional masih relatif rendah. 

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: CNAF Catatkan Kenaikan Pembiayaan UMKM 89% pada Februari 2026

"Oleh karena itu, penguatan skema perlindungan bencana memang menjadi semakin relevan untuk dibahas secara serius," tuturnya.

Meski demikian, dari perspektif industri, Budi mengatakan isu utamanya asuransi bencana itu bukan semata-mata wajib atau tidak wajib, melainkan upaya membangun skema yang tepat, berkelanjutan, terjangkau, dan memiliki kapasitas pembiayaan risiko yang memadai. 

Jadi, dia bilang peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi memang memperkuat urgensi perlindungan bencana, tetapi implementasinya perlu dirancang secara hati-hati agar efektif bagi masyarakat dan tetap sehat bagi industri.

Sejauh ini, Budi mengatakan pembahasan mengenai perlindungan risiko bencana di Indonesia masih bergerak dalam tahap penguatan ekosistem, baik dari sisi pengembangan produk, peningkatan literasi, penguatan data risiko, maupun kapasitas pembiayaan. Dalam konteks tersebut, AAUI juga sedang dalam proses pembicaraan dan persiapan skema asuransi parametrik untuk tanggap darurat bencana, yang diarahkan untuk memberikan perlindungan atas biaya tanggap darurat pada aset pemerintah di daerah. 

"Harapannya, skema itu nantinya tidak berhenti pada perlindungan aset pemerintah saja, tetapi juga dapat diduplikasi dan dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu solusi proteksi pendanaan tanggap darurat dan perlindungan bencana yang lebih luas bagi masyarakat," kata Budi.

Budi tak memungkiri terdapat kendala dalam mengimplementasikan asuransi bencana dan dinilainya memang tidak sederhana. Pertama, dia bilang literasi dan permintaan masyarakat terhadap perlindungan bencana masih terbatas. 

Kedua, pricing dan pemetaan risiko membutuhkan data, model, dan akumulasi eksposur yang kuat. Ketiga, dibutuhkan kapasitas reasuransi dan dukungan pendanaan risiko agar skema tetap berkelanjutan saat terjadi bencana besar. Keempat, apabila diarahkan menjadi skema wajib, tentu perlu kejelasan mengenai objek yang diwajibkan, mekanisme subsidi atau insentif, distribusi, pengawasan, serta sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Sungai Rumbai

"Jadi, tantangannya bukan hanya pada produknya, melainkan desain ekosistemnya secara keseluruhan," ungkap Budi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News