KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. 

Dalam roadmap tersebut, dijelaskan OJK mendorong adanya pengembangan produk carbon insurance atau asuransi karbon guna mendukung perdagangan karbon dan pemenuhan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Adapun kajian studi implementasi carbon insurance di Indonesia ditargetkan pada 2026.

Terkait hal itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melihat pengembangan asuransi karbon sebagai salah satu inovasi yang sejalan dengan arah kebijakan keuangan berkelanjutan OJK. Ketua Umum AAUI, Budi Herawan menerangkan saat ini, industri masih berada pada tahap awal penjajakan dan pendalaman terkait produk asuransi karbon. 

"Khususnya untuk memahami karakteristik risiko, bentuk pertanggungan, mekanisme penilaian kerugian, serta kebutuhan perlindungan dari para pelaku perdagangan karbon," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: AAUI Proyeksi Stimulus Tiket Pesawat Dorong Bisnis Asuransi Perjalanan saat Nataru

Pada prinsipnya, Budi menjelaskan carbon insurance merupakan produk yang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang berkaitan dengan proyek pengurangan emisi maupun transaksi kredit karbon. Dia bilang bentuk perlindungannya dapat mencakup risiko kegagalan proyek menghasilkan kredit karbon sesuai komitmen, kegagalan penyerahan kredit karbon, kerusakan fisik yang mengganggu keberlanjutan proyek, hingga hilangnya manfaat pengurangan emisi akibat kejadian tertentu.

Namun, Budi menyebut tidak seluruh risiko tersebut otomatis dapat diasuransikan. Dia mengatakan perlu ditentukan terlebih dahulu risiko mana yang dapat diukur, diverifikasi, dan memiliki mekanisme klaim yang jelas. 

"Oleh karena itu, pengembangan produk tersebut membutuhkan koordinasi antara industri asuransi, reasuransi, regulator, pengelola perdagangan karbon, serta lembaga verifikasi dan sertifikasi karbon," tuturnya.

Baca Juga: OJK Beri Insentif RBC untuk Asuransi Investasi di Green Financing, Ini Respons AAUI

Bagi AAUI, Budi mengatakan hal terpenting pada tahap awal adalah membangun pemahaman dan kerangka pengelolaan risiko yang tepat. Dengan demikian, produk yang nantinya dikembangkan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Asal tahu saja, dalam roadmap juga disebutkan, guna memastikan efektivitas implementasinya, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antarkementerian dan lembaga terkait dalam berbagai aspek kebijakan, teknis, hingga kelembagaan.

Dalam rangka mendukung perdagangan karbon dan pemenuhan SNDC, diperlukan pengembangan produk asuransi karbon. OJK menerangkan asuransi karbon dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengembang proyek, investor, pembeli kredit karbon, dan lembaga keuangan dengan memberikan pembayaran ganti rugi apabila terjadi risiko yang dijamin yang berdampak pada penerbitan, validitas, atau nilai kredit karbon. 

Terkait kinerja industri asuransi umum dan reasuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi sebesar 2,04% Year on Year (YoY) dengan nilai sebesar Rp 111,18 triliun per September 2026. 

Baca Juga: Premi Asuransi Umum dan Reasuransi Terkontraksi, Ini Penjelasan AAUI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News