JAKARTA. Salah seorang advokat Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Abraham Samad menyampaikan visi dan misinya dihadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pagi ini. Misi utamanya adalah melakukan pemetaan dan penyusunan roadmap pemberantasan korupsi.“Visi saya menciptakan Indonesia yang layak bebas korupsi. Misinya memetakan dan menyusun roadmap pemberantasan korupsi, rekonstruksi dan revitalisasi peran KPK dalam hal ini agar lebih mengutamakan aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta melakukan sinergi sertakoordinasi dengan lembaga penegak hukum, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) danKomisi Ombudsman,” ujarnya (28/11).Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan dalam apa yang ia sebut sebagai program kerja strategis yang terdiri dari pembangunan kelembagaan KPK, penguatan pencegahan, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta aspek penindakan.“Aksi yang lebih rinci yakni pembangunan kelembagaan dengan pembentukan penyidik profesional, kemudian harus ada audit kinerja KPK, penyusunan mekanisme pengawasan internal. Untuk pencegahan akan diupayakan perbaikan sistem anggaran agar tidak terjadi kebocoran, sosialisasi sistem pelaporan pengaduan masyarakat, sistem pelaporan gratifikasi, peningkatana efektivitas LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kemudian melakukan kajian dan penyampaian saran atas sistem administrasi pemerintah yang berindikasi korup,” paparnya.Terakhir, ia menegaskan bahwa KPK hanya akan menangani grand corruption atau kasus-kasus korupsi dalam skala besar. Sementara, kasus-kasus korupsi yang terhitung kecil akan diserahkan pada Kepolisian dan Kejaksaan RI di mana peran KPK semata melakukan supervisi. Namun, batasan soal besar-kecil ini perlu dikaji lebih lanjut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Abraham Samad: KPK hanya akan menangani grand corruption
JAKARTA. Salah seorang advokat Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Abraham Samad menyampaikan visi dan misinya dihadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pagi ini. Misi utamanya adalah melakukan pemetaan dan penyusunan roadmap pemberantasan korupsi.“Visi saya menciptakan Indonesia yang layak bebas korupsi. Misinya memetakan dan menyusun roadmap pemberantasan korupsi, rekonstruksi dan revitalisasi peran KPK dalam hal ini agar lebih mengutamakan aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta melakukan sinergi sertakoordinasi dengan lembaga penegak hukum, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) danKomisi Ombudsman,” ujarnya (28/11).Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan dalam apa yang ia sebut sebagai program kerja strategis yang terdiri dari pembangunan kelembagaan KPK, penguatan pencegahan, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta aspek penindakan.“Aksi yang lebih rinci yakni pembangunan kelembagaan dengan pembentukan penyidik profesional, kemudian harus ada audit kinerja KPK, penyusunan mekanisme pengawasan internal. Untuk pencegahan akan diupayakan perbaikan sistem anggaran agar tidak terjadi kebocoran, sosialisasi sistem pelaporan pengaduan masyarakat, sistem pelaporan gratifikasi, peningkatana efektivitas LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kemudian melakukan kajian dan penyampaian saran atas sistem administrasi pemerintah yang berindikasi korup,” paparnya.Terakhir, ia menegaskan bahwa KPK hanya akan menangani grand corruption atau kasus-kasus korupsi dalam skala besar. Sementara, kasus-kasus korupsi yang terhitung kecil akan diserahkan pada Kepolisian dan Kejaksaan RI di mana peran KPK semata melakukan supervisi. Namun, batasan soal besar-kecil ini perlu dikaji lebih lanjut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
