JAKARTA. Pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung membuat Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad angkat bicara. Abraham menyayangkan pengangkatan Prasetyo mengingat latar belakangnya sebagai politisi.

"Sangat disayangkan karena yang bersangkutan berasal dari partai politik," kata Abraham saat dihubungi, Kamis (20/11).

Menurut Abraham, pengangkatan Prasetyo pun tidak tepat. Pasalnya, seseorang berlatar belakang politisi rentan terhadap konflik kepentingan. 

"Padahal Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas," tambah Abraham.

Presiden Joko Widodo menunjuk Prasetyo Jaksa Agung hari ini, menggantikan Jaksa Agung sebelumnya, Basrief Arief. Nama pria kelahiran Tuban, Jawa Tengah tersebut memang tidak asing di lingkungan Kejaksaan Agung lantaran pernah memiliki catatan karier di Korps Adhyaksa itu.

HM Prastyo memulai kariernya di Kejaksaan Agung pada tahun 1973 sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung, setelah tamat dari S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1971.

Prasetyo juga sempat bertugas di Kejaksaan Tinggi di beberapa provinsi di Indonesia. Hingga akhirnya, ia berhasil menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) tahun 2005-2006.

Setelah melepaskan jabatan dari Kejaksaan Agung, Prastyo mengubah haluan dengan terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama partai pimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem. Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua DPP Nasdem Sulawesi Tengah. Prasetyo kemudian berhasil melenggang ke Senayan setelah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan