JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberikan sentilan terhadap institusi kepolisian terkait masih adanya budaya setoran dari bawahan kepada atasan.

Hal tersebut diungkapkan Abraham dalam diskusi Anti Korupsi dalam acara KPK Fair di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12) yang dihadiri Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, dan Ketua Pukat UGM Zainal Moechtar Arifin, dan mantan Sekretaris Hoegeng, Soedharto.

Abraham mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi dari atas ke bawah memiliki makna keteladanan. Artinya bila pejabat atau petinggi-petingginya bebas KKN, maka akan diikuti bawahannya. "Sehingga baik di Polisi, bangsa, KPK, dan lembaga lainnya yang harus memberi contoh adalah pimpinannya," kata Abraham.

Dalam diskusi yang mengambil tema buku Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan menurut Abraham ada sebuah catatan penting. Hoegeng selama duduk di pemerintahan pernah menjabat di tempat-tempat yang saat ini diistilahkan 'basah' seperti Imigrasi, menteri, dan Kapolri.

"Ini kan sering disebut tempat basah, dimana sekarang orang yang duduk di tempat tersebut bisa kaya raya, tetapi Hoegeng bisa menjalankan amanahnya secara benar," katanya.

Abraham menganggap bahwa keadaan sekarang dimana banyak masyarakat dan pejabat negara terjebak dalam kehidupan hedonis, serakah, dan ketamakan. "Jadi pejabat orientasinya banyak duit, kalau perlu seluruh keluarga yang menguasai," ujarnya.

Pemberantasan korupsi bukan hanya bisa dimulai dari pimpinannya saja, tetapi sistem pun sangat menentukan. Abraham menginginkan ada reformasi di tubuh kepolisian untuk menciptakan sistem agar di institusi bhayangkara tersebut tidak terjadi kong kalingkong. Ia pun mengkritisi bahwa banyak polisi-polisi yang bagus malah ditempatkan di lembaga pendidikan Polri.

Abraham bercerita bahwa polisi-polisi muda, pernah mengeluh kepadanya bahwa mereka ingin berubah. "Pak Abraham kami mau berubah. Tapi sistem tidak bisa berubah. Kapolres suruh setor, kalau kita perbaiki sistemnya, menciptakan sistem yang baik berarti kita sudah bisa menstop kejahatan korupsi. Jadi sistemnya pun harus dibangun, bukan hanya perekrutan dan pendidikan saja," ungkapnya.

Abraham pun mengkritik Polri, bahwa anggota-anggota Polri yang akan ikut pendidikan pun ada yang bayar. "Nggak bisa ikut kalau enggak bayar. Sehingga kalau menjabat tentu dia ingin mengembalikan uangnya," ujarnya. (Adi Suhendi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan