JAKARTA. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai usulan tokoh senior Golkar sekaligus Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, tidak rasional. Pernyataan itu dilontarkan Aburizal terkait dua usulan Kalla mengenai sengketa penggunaan Kantor DPP Partai Golkar antara kubu Aburizal dengan kubu Agung Laksono.

Aburizal mengungkapkan, Kalla sempat memberikan dua usulan terkait sengketa penggunaan Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Dua usulan itu adalah menggunakan kantor secara bersama-sama, atau menguncinya secara bersama-sama.

"Tidak rasional JK sampaikan dua pilihan, kantor digunakan bersama, atau kantor digembok bersamaan. Tidak masuk akal dan tidak rasional," kata Aburizal disambut tepuk riuh peserta Rapimnas VII di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (13/6).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Aburizal menuturkan, Kantor DPP Partai Golkar seharusnya dapat digunakan pengurus Golkar hasil Munas Bali tahun 2015, atau pengurus Golkar hasil Munas Riau 2009. Namun, pada 24 November 2015, Kantor DPP Partai Golkar dianggap Aburizal direbut oleh oknum yang mengaku pengurus DPP Partai Golkar dengan memanfaatkan segerombolan orang berseragam AMPG.

Beberapa hari setelah peristiwa perebutan kantor tersebut, aparat kepolisian melakukan razia dan ditemukan sejumlah senjata tajam serta bom molotov. Kubu Aburizal juga telah membuat laporan berikut menyerahkan hasil visum korban kekerasan saat peristiwa perebutan kantor tersebut.

"Tapi polisi sampai sekarang belum menanggapi laporan itu. Masalah kantor itu, saya memutuskan untuk tidak melakukan tindakan anarkistis seperti kubu yang di sana," ucapnya.

Dalam mewujudkan islah Golkar, Kalla berinisiatif menjembatani kepentingan kedua kubu. Kalla berhasil membuat kedua kubu bersepakat untuk menjaring calon kepala daerah secara bersama sambil menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum terkait kepengurusan sah Golkar. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News