JAKARTA. Daerah Iswtimewa (DI) Aceh sudah lama mengalami konflik. Bahkan, hingga saat ini, di provinsi paling barat di Indonesia itu masih kerap terjadi kontak fisik antarwarga.

Yang terbaru adalah gesekan antara partai lokal menjelang pemilihan umum legislatif beberapa waktu lalu. Kondisi itu semakin membuat Aceh tidak bisa lepas dari stereotif daerah yang tidak aman.

Kondisi itu yang membuat Aceh sulit berkembang, minim sekali investor yang mau melirik provinsi serambi mekkah. Hal ini membuat pemimpin daerah Aceh mulai berpikir untuk mengubah imagi Aceh bukan lagi tempat yang rawan konflik.

Gubernur DI Aceh Zaini Abdullah berharap, Aceh menjadi daerah tujuan investasi seperti daerah-daerah lainnya. Untuk itu, dirinya bertekad gencar mengampanyekan potensi ekonomi Aceh.

Menurutnya, Aceh memiliki empat keunggulan yang bisa dijadikan alasan untuk menjadi tujuan investasi. Pertama, secara geografis aceh merupakan pintu masuk Indonesia di sebelah barat dan berbatasan langsung dengan selat malaka.

Kedua, sejumlah peraturan saat ini tengah dirampungkan supaya kekayaan alam Aceh bisa segera dimanfaatkan, dan ditawarkan kepada investor. "Setidaknya, kita memiliki kekayaan alam berupa energi baru dan terbarukan," ujar Zaini, Selasa (15/4) di Jakarta.

Salah satu aturan tersebut adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang minyak dan gas, yang tinggal menunggu pengesahan pemerintah pusat.

Ketiga, Aceh memiliki pelabuhan Sabang yang bisa meningkatkan nilai investasi di sana. Di pelabuhan itu juga, menurut Zaini, investor akan dibebaskan bea masuk dan perizinan yang dimudahkan.

Keemppat, Aceh juga memiliki kekayaan alam bukan hanya di darat, tetapi dilaut. Termasuk sumebr daya listrik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga berkualitas.

Nah, dengan keunggulan-keunggulan itu, Zaini berharap, investor semakin tertarik. Meski demikian, tantangan keamanan memang menjadi hal yang utama.

Selain keamanan, stigma aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat islam juga dipandang negatif investor. Syariat islam terkadang dianggap membuat kebijakan lebih kaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan