BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah siap beroperasi per 1 Januari 2014. Dari 2.300 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, sudah ada 1.700 rumahsakit yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah dan menjalankan program BPJS Kesehatan. Hal itu dikatakan Agung usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (30/12). "Jadi dari 2.300 rumah sakit, ada 1.700 yang sudah join, sudah MoU di seluruh Indonesia. Apakah itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah, maupun rumahsakit swasta," terang Agung. Mantan Ketua DPR ini mengjelaskan dengan adanya kerjasama pemerintah bersama ribuan rumahsakit di seluruh nusantara, maka pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang ditolak berobat di rumah sakit. "Dengan dialokasian 35% dari penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah, yang selama ini mendapatkan Jamkesmas, Jamkesda, tetap berlaku. Maka tentu diharapkan semua rumahsakit tetap melayani warga yang tergolong tidak mampu," ujar Agung. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gokar ini, pemerintah akan menanggung semua biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari pelayanan kesehatan dasar, seperti pelayanan kesehatan menyelamatkan jiwa seseorang, kecelakaan, pengobatan, dan sakit berat.
Ada 1.700 rumahsakit siap jalankan program BPJS
BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah siap beroperasi per 1 Januari 2014. Dari 2.300 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, sudah ada 1.700 rumahsakit yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah dan menjalankan program BPJS Kesehatan. Hal itu dikatakan Agung usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (30/12). "Jadi dari 2.300 rumah sakit, ada 1.700 yang sudah join, sudah MoU di seluruh Indonesia. Apakah itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah, maupun rumahsakit swasta," terang Agung. Mantan Ketua DPR ini mengjelaskan dengan adanya kerjasama pemerintah bersama ribuan rumahsakit di seluruh nusantara, maka pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang ditolak berobat di rumah sakit. "Dengan dialokasian 35% dari penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah, yang selama ini mendapatkan Jamkesmas, Jamkesda, tetap berlaku. Maka tentu diharapkan semua rumahsakit tetap melayani warga yang tergolong tidak mampu," ujar Agung. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gokar ini, pemerintah akan menanggung semua biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari pelayanan kesehatan dasar, seperti pelayanan kesehatan menyelamatkan jiwa seseorang, kecelakaan, pengobatan, dan sakit berat.
