KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dengan syarat minimal 30% laba setelah pajak, diinvestasikan kembali di Indonesia.  Menkeu mengatur ada 12 jenis instrumen reinvestasi yang bisa dipilih sebelum mendapatkan insentif fiskal tersebut.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid telah ditandatangani Menkeu dan mulai efektif berlaku per tanggal 17 Februari 2021.

Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho mengatakan, surat utang negara (SUN) menjadi salah satu instrumen reinvestasi yang menjanjikan. Menurutnya, SUN saat ini murah, karena investor asing cenderung melirik US Treasury yang lebih menarik.

Catatan Luthfi, posisi yield SUN tenor 10 tahun saat ini berada di level 6,6%. Yield tersebut bisa turun lagi apabila ke depan Bank Indonesia (BI) membeli SUN.

“Jadi opportunity yang bagus sekarang kalo mau beli SUN. Tapi bukan berarti semua investor akan ke obligasi. Bisa macam-macam, tergantung appetite si investornya,” kata Luthfi kepada Kontan.co.id, Selasa (2/3).

Baca Juga: Ada kebijakan reinvestasi PPh atas dividen, ekonom: Bakal untungkan pasar saham

Luthfi menyebutkan, SUN merupakan obligasi yang secara risiko paling rendah. Sementara, selama sektor riil belum pulih sepenuhnya, obligasi swasta cenderung berisiko.

Sebagi info, pengecualian dari objek PPh berlaku untuk dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Selain itu, dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak. Ketentuan ini juga berlaku untuk WP Badan.

Dalam Pasal 35 PMK 18/2021 menyebutkan, ada 12 instrumen investasi yang telah ditetapkan pemerintah. Pertama, dalam bentuk SBN dan surat berharga syariah negara (SBSN).

Kedua, obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangnya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah.

Keempat, investasi keuangan pada bank persepsi satu termasuk bank syariah. Kelima, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang diwasi OJK. Keenam, investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Ketujuh, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Kedelapan, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

Kesembilan, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan. Kesepuluh, kerja sama dengan lembaga pengelola investasi. Kesebelas, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil. Terakhir, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Melihat macam-macam instrumen investasi agar bebas pajak dividen

Editor: Khomarul Hidayat