KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri BUMN yang juga Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menuturkan rencananya akan ada 1,5 juta dokter, perawat atau tenaga kesehatan yang diprioritaskan dahulu untuk menjalani suntik vaksin Covid-19.

"Tentu 1,5 juta ini yang harus dipastikan mendapatkan vaksin duluan. Beliau-beliau harus disuntik duluan karena beliau terdepan karena mereka ini para pahlawan. Kalau memang nanti bahan bakunya vaksinnya sudah bisa diproduksi, ini yang kita masukkan ke dalam skala prioritas berdasarkan data yang riil siapa yang bisa dikedepankan untuk divaksin dahulu seperti tadi dokter dan perawat," jelas Erick saat virtual konferesi pers pada Kamis (3/9).

Jumlah, kriteria dan klasifikasi disebut Erick akan dikonsolidasikan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia dan pihak lain yang terlibat.

"Kita ingin memetakan daripada jumlah dokter, perawat dan bidan yang bisa membantu TNI Polri dan juga pihak lain seperti PMI lalu juga calon dokter, calon perawat bisa bantu untuk supaya vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Baca Juga: Pecahkan rekor lagi, kasus corona di Indonesia bertambah 3.622 per 3 September

Klasifikasi data dari dokter, perawat dan bidan ditekankan Erick penting dalam pelaksanaan prioritas vaksin tahap awal.

"Itu 1,5 juta dokter, bidan, perawat yang akan turun lakukan vaksinasi. Misal dokter yang sudah turun selama pandemi covid, nanti ada katagorinya, IDI dan PPNI dari awal kami libatkan biar ngga bingung data. Dokter kan ada macam-macam, dokter paru, dokter jantung dan lainnya," jelasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PB IDI, Daeng M. Faqih menambahkan saat ini yang menjadi garda terdepan atau dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dari data ialah, dokter spesialis paru ada sekitar 2.000 dokter, dokter spesialis penyakit dalam 4.000 dokter, dokter konsultan paru 1.000 dokter, dokter spesialis anak 4.000 dan dokter anastesi 2.000 dokter.

"Tapi sekarang karena pasien banyak, dokter lain dilatih ikut tangani langsung, nah itu yang akan kami data berapa yang tangani langsung, kemudian berapa yang tidak terlibat langsung tapi ikut tangani, dan lapisan ketiga berapa dokter yang tidak menangani tapi berisiko bertemu pasien yang kadang pasien OTG," tutur Daeng.

Daeng memastikan bahwa IDI, ikatan bidan, perawat, dan profesi kesehatan lainnya siap membantu dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan nantinya.

"Mungkin kalau ada profesi kesehatan yang lain bisa membantu kami akan konsolidasi membantu komite Satgas penanganan covid-19. Untuk pada saatnya penyuntikan vaksin di lapangan kami berkoordinasi sampai tingkat kabupaten bahkan mungkin tingkat kecamatan, kami akan membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi," ujarnya.

Baca Juga: YLKI beberkan 7 isu perlindungan konsumen selama pandemi corona, apa saja?

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah mengatakan, pihaknya akan membantu pemerintah juga dalam memetakan terkait para petugas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi.

PPNI disebut Harif memiliki komunikasi sampai tingkat personal. Maka dengan adanya tingkat komunikasi tersebut diharapkan dapat menunjang dalam program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 terutama vaksinasi.

"Karena vaksin ini barangkali ngga bisa dilakukan secara serentak, mungkin bertahap maka harus ada priorita, prioritas yang tinggi kita akan dukung dan membantu untuk mapping atau mitigasi terkait dengan petugas-petugas kesehatan tersebut, sekaligus juga mungkin pada saatnya nanti kami akan mengkonsolidasikan semua yang dapat bertugas untuk bisa melaksanakan pemberian vaksin tersebut," jelas Harif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo