JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan hasil kerja satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Jumat (9/12/2016). Wiranto mengatakan, hingga hari ini posko Saber Pungli telah menerima sekitar 16.000 laporan terkait praktik pungutan liar dari masyarakat.

Sebagian dari laporan tersebut, kata Wiranto, sudah diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. "Saya selalu melakukan kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap satgas Saber Pungli," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).

"ini kemajuannya sudah sangat bagus. Kami sudah mendapatkan sekitar 16.000 lebih laporan masyarakat. Sebagian sudah kami sampaikan pada instansi terkait yang memang terlibat masalah pungli itu," tambah Wiranto.

Wiranto menilai saat ini niat para oknum pungutan liar mulai terkikis karena laporan dari masyarakat terbukti efektif membantu satgas dalam melakukan pemberantasan. Dia pun menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor tidak akan bocor.

Wiranto pun memastikan tim satgas Saber Pungli tidak akan bersifat periodik. Menurut dia, satgas akan terus bekerja selama praktik pungutan liar masih ada. "Justru kata sapu bersih menjadi pedoman kami bahwa sebelum bersih tidak akan berhenti. Kami akan terus bekerja dan menindaklanjuti itu," kata Wiranto.

Ditemui secara terpisah Ketua Satgas Saber Pungli, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengatakan, sejak dibentuk satgas Saber Pungli telah melakukan 16 operasi tangkap tangan (OTT).

OTT terakhir dilakukan di Kabupaten Sampang terkait alokasi Dana Desa. Satgas Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Daerah telah menangkap seorang oknum pegawai Kecamatan yang melakukan pemotongan Dana Desa.

"Sementara ini OTT ada 16 kasus, yang terakhir itu di Sampang, kasusnya alokasi Dana Desa. Sekarang masih diproses di tim Saber Pungli Jawa Timur, ujar Dwi.

Terkait 16.000 laporan yang telah diterima, Dwi menuturkan bahwa laporan tersebut akan dipilah oleh tim pusat sebelum dilimpahkan pada kementerian dan lembaga terkait.

Artinya setiap kasus akan dilihat apakah cukup dilakukan pencegahan atau penindakan bila berkas laporannya sudah lengkap. Dia menegaskan tim satgas pusat terus melakukan koordinasi dan pembaruan data laporan dengan Unit Pemberantasan Pungli di daerah.

"Sebagian (laporan) sudah dikirimkan ke kementerian, lembaga dan daerah. Kami selalu update, nanti hari selasa ketua UPP daerah kami berikan data untuk segera ditindaklanjuti. Updatenya terus menerus," kata Dwi.

(Kristian Erdianto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto