JAKARTA. Pemerintah terus mendorong perkebunan kelapa sawit mengantongi sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menerapkan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Terdapat tambahan 42 perusahaan perkebunan kelapa sawit menerima sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sebelumnya ada 184 perusahaan yang sudah kantongi ISPO. Dengan demikian, hingga kini ada 226 perusahaan yang telah mengantongi sertifikat yang wajib dimiliki perkebunan kelapa sawit tersebut.

Ketua Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat mengatakan, 42 perusahaan tersebut memiliki lahan seluas 87.772,06 hektare (ha) dengan produksi sekitar 332.775,42 ton per tahun minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). “Total untuk 226 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO tersebut memiliki lahan seluas 1,43 juta ha dengan produksi CPO per tahun sekitar 6,74 juta ton,” ujar Azis dalam keterangan tertulis, Senin (13/12).

Sertifikat ISPO kepada 42 perusahaan sawit tersebut tersebut diserahkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) Bambang dalam rangka Peringatan Hari Perkebunan Ke-59 dan Peresmian Museum Perkebunan Indonesia di Medan, Sabtu (10/12). 

Menurut Azis, saat ini Komisi ISPO telah menerima 71 perusahaan yang telah diaudit oleh lembaga survei yang telah ditunjuk pemerintah. Sebelumnya, Komisi ISPO juga telah menerima sembilan perusahaan yang telah diaudit lembaga survei. Jadi, kata Azis, saat ini ada 80 perusahaan hasil audit dari lembaga survei yang diserahkan ke Komisi ISPO. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut dicek ulang oleh tim penilai Komisi ISPO apakah telah sesuai dengan prinsip maupun kriteria yang ada di Permentan No 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Azis menargetkan ke-80 perusahaan yang sudah berada di Komisi ISPO tersebut semuanya bisa lulus verifikasi sehingga sertifikatnya bisa diserahkan pada Maret 2017. 

Dirjen Perkebunan Bambang mengatakan, kampanye negatif tentang sawit yang dilakukan pihak asing hingga saat ini tetap gencar. Karena memang semuanya ini karena persaingan bisnis minyak nabati.“Oleh karena itu kita juga harus introspeksi menunjukkan dunia bahwa perkebunan Indonesia itu ramah lingkungan,” kata Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini