JAKARTA. Sudah jadi langganan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah jauh dari harapan. Buktinya, ada tujuh proyek prioritas yang masuk dalam buku Public Private Partnership (PPP) tahun 2012 yang tidak dilanjutkan lagi dalam buku PPP tahun 2013 karena tidak laku dan akhirnya berubah haluan. Ketujuh proyek tersebut terdiri dari dua proyek pembangkit listrik dan lima proyek air minum. Proyek listriknya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jambi 2x400 megawatt di Jambi senilai US$ 1,04 miliar, Pembangkit Listrik Batang Toru 510 megawatt di Sumatera Utara senilai US$ 1,2 miliar. Lima proyek air minumnya adalah Air Minum Jatiluhur di DKI Jakarta-Jawa Barat senilai US$ 189 juta, Air Minum Ungaran di Jawa Tengah senilai US$ 10,22 juta, Air Minum Palangkaraya di Kalimantan Tengah senilai US$ 9 juta, Air Minum Sampit di Kalimantan Tengah senilai US$ 14 juta, dan terakhir Air Minum Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat senilai US$ 7 juta. Secara total jumlah proyek tersebut bernilai US$ 2,47 miliar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan proyek-proyek yang dikeluarkan dari PPP Book dikarenakan selama 2-3 tahun proyek tersebut tidak ada kelanjutan. Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan ketujuh proyek tersebut dikeluarkan dari tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Pemerintah kabupaten ingin ditangani sendiri melalui pembiayaan pemerintah," ujar Bastary kemarin. Bastary menjelaskan dua proyek pembangkit listrik yaitu PLTU Jambi dan Batang Toru berubah skema, dari PPP menjadi Independent Power Producer (IPP) di mana pembangkit listrik menjadi milik swasta di mana hasil produksinya dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedang untuk lima proyek air minum itu berubah skema dari PPP menjadi business to business (btb) antara Badan Usaha Milik Swasta (BUMD) dan swasta atau antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Asal tahu, dalam PPP Book tahun 2013 terdapat 21 proyek prioritas senilai US$ 47,34 miliar. Di antara 27 proyek ini belum ada satupun proyek yang siap dilepas ke investor tahun ini karena masih butuh penjaminan, dukungan, dan penyiapan lahan. Sebelumnya, dalam PPP Book tahun 2012 terdapat 58 proyek senilai US$ 51,2 miliar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ada 7 proyek tidak laku senilai US$ 2,47 miliar
JAKARTA. Sudah jadi langganan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah jauh dari harapan. Buktinya, ada tujuh proyek prioritas yang masuk dalam buku Public Private Partnership (PPP) tahun 2012 yang tidak dilanjutkan lagi dalam buku PPP tahun 2013 karena tidak laku dan akhirnya berubah haluan. Ketujuh proyek tersebut terdiri dari dua proyek pembangkit listrik dan lima proyek air minum. Proyek listriknya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jambi 2x400 megawatt di Jambi senilai US$ 1,04 miliar, Pembangkit Listrik Batang Toru 510 megawatt di Sumatera Utara senilai US$ 1,2 miliar. Lima proyek air minumnya adalah Air Minum Jatiluhur di DKI Jakarta-Jawa Barat senilai US$ 189 juta, Air Minum Ungaran di Jawa Tengah senilai US$ 10,22 juta, Air Minum Palangkaraya di Kalimantan Tengah senilai US$ 9 juta, Air Minum Sampit di Kalimantan Tengah senilai US$ 14 juta, dan terakhir Air Minum Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat senilai US$ 7 juta. Secara total jumlah proyek tersebut bernilai US$ 2,47 miliar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan proyek-proyek yang dikeluarkan dari PPP Book dikarenakan selama 2-3 tahun proyek tersebut tidak ada kelanjutan. Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan ketujuh proyek tersebut dikeluarkan dari tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Pemerintah kabupaten ingin ditangani sendiri melalui pembiayaan pemerintah," ujar Bastary kemarin. Bastary menjelaskan dua proyek pembangkit listrik yaitu PLTU Jambi dan Batang Toru berubah skema, dari PPP menjadi Independent Power Producer (IPP) di mana pembangkit listrik menjadi milik swasta di mana hasil produksinya dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedang untuk lima proyek air minum itu berubah skema dari PPP menjadi business to business (btb) antara Badan Usaha Milik Swasta (BUMD) dan swasta atau antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Asal tahu, dalam PPP Book tahun 2013 terdapat 21 proyek prioritas senilai US$ 47,34 miliar. Di antara 27 proyek ini belum ada satupun proyek yang siap dilepas ke investor tahun ini karena masih butuh penjaminan, dukungan, dan penyiapan lahan. Sebelumnya, dalam PPP Book tahun 2012 terdapat 58 proyek senilai US$ 51,2 miliar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
