JAKARTA. Program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) yang dijalankan pemerintah sejak Juli 2016 lalu resmi berakhir pada 31 Maret 2017. Hingga pukul 24.00 WIB, surat pernyataan harta (SPH) total harta yang dilaporkan wajib pajak mencapai Rp 4.855 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, jumlah harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 1.031 triliun, dan harta yang direpatriasikan sebesar Rp 147 triliun.

Sementara besaran penerimaan yang didapat sebesar Rp 135 triliun. Adapun penerimaan dari uang tebusan murni, yaitu tanpa pembayaran tunggakan dan bukti permulaan, sebesar Rp 114 triliun.

"Uang tebusan Rp 11 triliun, untuk periode terakhir, Januari-Maret 2017," kata Ken saat konferensi pers di kantornya, Sabtu (1/4).

Secara lebih terperinci, besaran uang tebusan sebesar Rp 114 triliun itu tediri dari wajih pajak orang pribadi non UMKM Rp 91,1 triliun, wajib pajak orang pribadi UMKM Rp 7,73 triliun, wajib pajak badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan wajib pajak UMKM Rp 656 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Kemkeu Hestu Yoga Saksama menambahkan, total wajib pajak yang ikut amnesti pajak hingga pukul 23.00 WIB kemarin mencapai 956.000 wajib pajak. Jumlah itu juga belum termasuk wajib pajak saat Ditjen Pajak mengaktifkan kondisi kahar atau kondisi luar biasa.

"Yang kahar belum masuk ke dalam sistem. Nanti yang kahar mungkin masuk pekan depan ya, mudah-mudahan bisa tembus 1 juta wajib pajak," kata Yoga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini