KONTAN.CO.ID - SEOUL. Parlemen Korea Selatan mengesahkan RUU yang mengizinkan perawat untuk melakukan beberapa prosedur medis yang biasanya dilakukan oleh dokter. Langkah ini dilakukan karena para pekerja layanan kesehatan menuntut perlindungan hukum yang lebih besar di tengah aksi mogok dokter yang berkepanjangan.

Mengutip Reuters, Rabu (28/8), selama bertahun-tahun, kelompok lobi perawat dan serikat pekerja telah mendorong undang-undang keperawatan untuk meningkatkan kondisi kerja, tetapi upaya mereka telah digagalkan oleh tentangan keras dari para dokter dan kurangnya konsensus bipartisan.

Namun, kekhawatiran tentang peningkatan beban bertambah, baik secara hukum maupun pekerjaan yang sekarang harus ditanggung perawat sejak ribuan dokter magang memulai aksi mogok nasional pada bulan Februari untuk memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan sekolah kedokteran guna mengatasi kekurangan dokter.

Baca Juga: Korea Selatan Meminta Dokter untuk Kembali Bekerja di tengah Pemogokan Berkepanjangan

Lonjakan kasus Covid-19 baru-baru ini juga mengancam akan memenuhi rumah sakit, mendorong pihak-pihak yang bersaing untuk mencari kompromi minggu ini.

Undang-undang terbaru dirancang untuk meletakkan dasar hukum bagi tindakan pemerintah yang memungkinkan apa yang disebut asisten perawat dokter untuk melakukan beberapa prosedur.

Pemerintah mengatakan, elemen lain yang tercantum dalam RUU awal, termasuk apakah dan bagaimana mempermudah kualifikasi asisten perawat, masih dibahas lebih lanjut.

Asosiasi Perawat Korea menyambut baik RUU tersebut, dan mengatakan bahwa RUU tersebut merupakan hasil dari upaya selama 19 tahun.

"Pengesahan hari ini membuka jalan untuk membangun sistem perawatan keperawatan dan mewujudkan cakupan kesehatan universal, sekaligus meletakkan dasar bagi tanggung jawab negara untuk melatih, mengirim, dan mengamankan tenaga keperawatan yang luar biasa," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Mogok Dokter Tak Kunjung Reda, Korea Selatan Akan Izinkan Dokter Asing Bekerja di RS

Asosiasi Medis Korea, kelompok dokter terbesar, bagaimanapun, menuduh pemerintah menciptakan perpecahan di antara staf rumah sakit dan mengatakan undang-undang tersebut pada akhirnya akan merugikan pasien.

"Sektor medis akan menjadi kacau karena maraknya praktik medis ilegal dan tidak berlisensi serta kebingungan atas ruang lingkup pekerjaan, dan kerusakan akan dibebankan sepenuhnya kepada warga biasa," katanya dalam sebuah pernyataan.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong, yang berbicara dalam sebuah pengarahan, mengatakan RUU tersebut akan membantu meningkatkan dukungan bagi para profesional medis, dan memohon kepada para dokter untuk mencari penyelesaian atas pemogokan mereka.

Editor: Herlina Kartika Dewi