KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan berpotensi meningkatkan gelombang pemutusan hubungn kerja (PHK) utamanya di sektro padat karya tekstil dan garmen. 

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kebijakan itu akan memperparah kondisi di sektor padat karya pada tahun depan. Kenaikan UMP akan meningkatkan biaya operasional perusahaan, terlebih banyak tenaga kerja yang dilibatkan di industri ini. 

"Kebijakan-kebijakan kenaikan UMP pasti ada dampak besar terhadap biaya operasional perusahaan, makanya kami minta pemerintah untuk jangan menambah beban bagi padat karya," jelas Shinta usai acara Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Kamis (19/12). 

Baca Juga: Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Antisipasi PHK di Sektor Padat Karya

Untuk itu, Shinta meminta pemerintah memberikan berbagai insentif misalnya keringanan pajak badan hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan. 

Apindo juga meminta pemerintah memperjelas defisini sektor mana saja yang masuk ke dalam upah khusus sektoral atau UMPS. 

Pasalnya, Shinta menyebut saat ini ukuran penetapannya sektoral dilimpahkan kepada pemerintah daerah tanpa ada ukuran yang jelas. Dampaknya, beberapa daerah banyak yang menetapkan usaha sektoral secara acak dan membebani pelaku usaha. 

"Ini akan semakin membebani. Bayangain saja UMP saja dia sudah berat apalagi ditambahi lagi, jadi kalau sektor padat karya yang karyawanya banyak, kalau ada beban seperti ini pasti akan mengeluarkan biaya besar," jelasnya 

Makanya, Apindo minta bantuan pemerintah untuk memperhatikan, membuat panduan agar daerah tidak menetapkan semena mena sebagala macam sektor, termasuk padat karya yang terhantam,. 

Secara menyeluruh, Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan belum mengalami lompatan jauh, dan tetap stagnan berada dalam rentang 4,90 % hingga 5,20% secara tahunan (yoy).

Baca Juga: Gelombang PHK Dihawatirkan Bisa Meluas ke Sektor Lain  

Menurut Shinta, hal ini juga tak luput dari isu pelemahan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi dalam negeri yang didorong karena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 12%, dan potensi PHK akibat kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan produktivitas masyarakat. 

Apindo juga memperkirakan inflasi tahun 2025 terjaga di rentang kisaran sasaran 2,5 ± 1 % (yoy) sesuai target Bank Indonesia, dengan melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi pangan melalui program ketahanan pangan. 

Selanjutnya: 30 Kata-Kata Menyentuh untuk Hari Ibu sebagai Ungkapan Rasa Sayang yang Tulus

Menarik Dibaca: 10 Obat Herbal yang Bagus untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi secara Alami

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat