KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 464,3 triliun atau sebesar 2,38% dari produk domestik bruto (PDB).

Ekonom BNI Sekuritas Damhuri Nasution mengatakan, defisit APBN yang sebesar 2,38% PDB tersebut terjadi karena penerimaan pemerintah yang lebih tinggi dari perkiraan menyusul kinerja perekonomian yang semakin membaik.

Sementara itu, dari sisi belanja pemerintah, realisasinya lebih rendah dari yang ditargetkan, di mana realisasi belanja yang relatif rendah ini terutama terjadi untuk program pemulihan ekonomi nasional seperti penyerapan belanja kesehatan yang rendah menyusul pandemi covid-19 yang semakin terkendali.

Baca Juga: Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tidak Mencapai Target

Adapun, tercatat penerimaan negara tahun ini mencapai Rp 2.626,4 triliun atau mencapai 115,9% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 3.090,8 triliun, lebih rendah dari target sebesar Rp 3.106,4 triliun.

"Jadi, di satu sisi penerimaan lebih besar dari yang diperkirakan, di sisi lain pengeluaran lebih kecil dari perkiraan, sehingga defisit APBN-nya menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan. Ini berarti SAL tahun ini akan relatif besar," ujar Damhuri kepada Kontan.co.id, Selasa (3/1).

Di tahun 2023, Damhuri memperkirakan defisit APBN akan lebih besar dari tahun ini. Hal ini didasarkan pada perkiraan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Hal ini akan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan belanja APBN dengan meningkatkan belanja yang berkualitas dan produktif, serta memiliki multiplier effect yang tinggi.

"Dengan demikian defisit APBN akan cenderung mendekati level yang ditargetkan sekitar 2,8% dari PDB," kata Damhuri.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga memperkirakan, defisit APBN tahun ini akan tetap berada di bawah 3%, yakni berada pada kisaran 2,3% hingga 2,5% dari PDB.

Baca Juga: Harga Minyak Turun Terus, Ada Ruang Pemerintah Turunkan Harga BBM Subsidi

"Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah reform fiskal yang terus berjalan, reformasi subsidi serta bagaimana pemerintah bisa terus meningkatkan kualitas spending," kata Riefky.

Hanya saja, dirinya mengingat bahwa tahun ini akan memasuki tahun politik, di mana kebijakan dan pengeluaran populis nampaknya akan ada resiko untuk muncul di tahun ini.

"Jadi inilah faktor-faktor yang perlu terus diantisipasi oleh pemerintah untuk menjafa defisit fiskal bisa terjaga di tahun 2023," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi