JAKARTA. Komisi Yudisial (KY) didesak melaporkan majelis hakim permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana Sudjiono Timan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai, ada dugaan suap dalam putusan bebas PK Sudjiono. "Ada bau anyir suap di balik lolosnya PK Sudjiono Timan, kemungkinan itu sangat terbuka," ujar Erwin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/9/2013).
Erwin menuturkan, terlepas siapa yang mengajukan permohonan PK, majelis hakim yang berwenang memutuskan untuk memeroses permohonan tersebut atau tidak. "Makanya, sekarang poinnya di hakim yang memeriksa proses PK. Kok bisa aturan yang sudah jelas itu dilanggar? Untuk itu, kami juga meminta KY melaporkannya ke KPK, jika ditemukan pelanggaran pidana," tuturnya. Selain meminta melaporkan majelis hakim PK, ILR juga meminta KY melaporkan seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sebelum memberikan putusan bebas. Di pengadilan tingkat pertama pada 2002, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Timan dibebaskan dari tuntutan hukum karena perbuatannya dinilai bukan tindak pidana. Atas vonis bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan meminta majelis kasasi menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan terhadap terdakwa, yaitu pidana delapan tahun penjara, denda Rp 30 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 1 triliun.
Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang dipimpin Ketua MA Bagir Manan, saat itu memvonis Sudjiono Timan dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 369 miliar pada 3 Desember 2004. Saat hendak dieksekusi pada Selasa 7 Desember 2004, Sudjiono melarikan diri. MA kemudian membebaskan bekas Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan, terpidana korupsi Rp 369 miliar, setelah mengabulkan permohonan PK yang diajukan kuasa hukum pemohon. Perkara bernomor 97 PK/Pid.Sus/2012, diadili oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi, didampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya, dan dua hakim ad hoc sebagai anggota. Sudjiono termasuk dalam 14 koruptor yang menjadi buronan Jaksa Agung. (Tribunnews) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
