KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wewenang fiskus atau petugas pajak untuk memakai metode lain dalam menghitung peredaran bruto membuat bergidik. Sebab dikhawatirkan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 itu membuka ruang penyimpangan lebih luas bagi fiskus.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penerapan PMK 15 Tahun 2018 perlu diawasi dan jangan sampai disalahgunakan. Apalagi pada pasal 1 ada ketentuan yang bisa memberi ruang penyimpangan bagi petugas pajak.

Bunyi pasal 1 adalah Wajib Pajak (WP) yang menyelenggarakan pembukuan sendiri, yang saat diperiksa diketahui tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan, atau tidak sepenuhnya memperlihatkan, meminjamkan pencatatan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto WP yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

"Kata tidak sepenuhnya perlu diperjelas supaya tidak ditafsirkan berbeda dan menjadi celah bagi pemeriksa memaksakan penggunaan cara lain tersebut, padahal wajib pajak sudah membuat pembukuan atau pencatatan," jelas Yustinus, belum lama ini.

Selain itu PMK 15/2018 sebaiknya juga tidak menutup hak WP menyanggah saat pemeriksaan. "Untuk memitigasi risiko, sebaiknya tetap diberi kesempatan wajib pajak, untuk menjelaskan atau tidak setuju dengan metode yang digunakan," katanya.

Namun WP yang sudah patuh bayar pajak tidak perlu khawatir karena fiskus seharusnya tak menggunakan cara ini. "Simpan seluruh dokumen atau bukti. Hitung pajak dengan benar dan bayar sesuai perhitungan, laporkan ke kantor pajak," katanya

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bidang Tax Center Ajib Hamdani bilang, dengan aturan tersebut, maka metode itu sepatutnya hanya bersifat alternatif atau data sekunder. Dia meminta dalam penetapan berapa besaran peredaran bruto atau omzet, data primer yakni laporan keuangan harus menjadi rujukan utama.

"Bicara soal penetapan peredaran bruto, agak kurang fair bila hanya mengandalkan analisis hitungan secara matematika, karena jika metode yang digunakan kurang pas, maka malah berpotensi menghasilkan output yang tidak pas pula, atau malah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya," jelas Ajib kepada Kontan.co.id, Jumat (2/3).

Dia mencontohkan, perihal benchmarking, data pembanding yang dijadikan rujukan belum tentu sama serata atau apple to apple dengan kondisi wajib pajak yang ada. "Banyak faktor bisa menjadi pembeda, seperti skala bisnis, jumlah produksi, harga jual, harga beli, dan lain-lain," jelas Ajib.

Pada intinya, menurut Ajib, metode tersebut jangan sampai dijadikan sumber utama. "Jangan karena mengejar penerimaan, ibarat katanya digunakan segala cara tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukumnya," tandas Ajib.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono mengatakan, aturan ini merupakan lahan yang abu-abu. "Ini bisa pro dan kontra. Self assessment versus tax official assessment. Itu dari falsafah pemajakan. Dari segi legal, itu tidak legal," kata Herman kepada KONTAN, Minggu (4/2).

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, cara lain dalam PMK ini dipakai untuk menguju pelaporan pajak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News