JAKARTA. Indonesia menerima dana bantuan perdagangan atau Aid for Trade sebesar sekitar US$ 1 miliar per tahun. Dana berupa hibah (grant) dan pinjaman lunak (soft loan) ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2006.

Pada tahun 2009, kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, nilainya sekitar US$ 970 juta. Sumber dananya antara lain berasal dari Uni Eropa, AusAid (Australia), USAid (Amerika Serikat), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia.

Dana tersebut disalurkan ke berbagai program di kementerian. Seperti Kantor Menko Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Perdagangan. "Pinjaman ini untuk berbagai program capacity building, pengembangan sumber daya manusia, membangun infrastruktur fisik, dan menambah peranan sektor swasta," jelas Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan kemarin (14/6).

Ramadan Hemat, ShopeeFood Tebar Diskon Kuliner Mencapai Rp200 Ribu

Ia mencontohkan, salah satu bantuan dari Uni Eropa mengalir ke sektor perikanan dengan tujuan agar Indonesia bisa memenuhi standar ekspor Uni Eropa.

Aid for Trade awalnya adalah salah satu program World Trade Organization (WTO) yang lahir atas tuntutan blok negara berkembang. Maklum, dibanding negara-negara maju, kapasitas ekspor negara berkembang masih minim. Maka, dana ini sebagai kompensasi untuk mengembangkan perdagangan di negara berkembang.

Direktur Jenderal WTO Pascal Lamy bilang, sejak tahun 2006 sampai sekarang, dana program Aid for Trade telah bertambah lebih dari 50%. Khusus untuk kawasan Asia Pasifik, pada tahun 2006-2008 nilainya per tahun rata-rata sebesar US$ 11,3 miliar.

Namun, sejak krisis keuangan global terjadi tiga tahun lalu, beberapa lembaga multidonor memperketat proses mengalirkan bantuan, dengan memprioritaskan dampak program terhadap perdagangan. Selain itu, dibentuk regional technical group yang mengevaluasi hasil program. "Dana ini tetap fokus mengembangkan kapasitas perdagangan dan pembangunan infrastruktur di negara berkembang Asia, agar bisa mengambil keuntungan dari akses pasar yang terbuka," kata Haruhiko Kuroda, Presiden ADB, di sela pertemuan Regional Review Meeting on Aid for Trade.

Menurut Wahyu Susilo, Manager Program INFID, dana ini tergolong besar bagi Indonesia. Repotnya, dana bantuan ini berupa bantuan program, bukan proyek. Kalau dana program, arahnya adalah perubahan kebijakan yang menghambat perdagangan bebas. "Kita diminta menghapus hambatan, namun tidak mendorong membuat safeguard atas perdagangan dengan mereka," kata Wahyu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can