KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pagu anggaran Kemenetrian Pekerjaan Umum (PU) turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut kebijakan ini memblokir anggaran PU sebesar Rp 81,38 triliun di tahun ini. Dengan adanya, efisisiensi itu, sisa anggaran Kementerian PU hanya tersisa sebesar Rp 29,57 triliun dari sebelumnya dialokasikan sebesar RP 110,95 triliun pada tahun 2025. 

"Maka pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang sebesar di awal Rp110,95 triliun, diwajibkan untuk melakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun. Sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp 29,57 triliun," ungkap Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2). 

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

Baca Juga: Ada Efisiensi APBN, Bagaimana Dampaknya ke Proyek Infrastruktur?

Dody mengakui pemangkasan anggaran jumbo ini secara langsung berdampak pada kinerja kementerian PU, mulai dari pembatalan kegiatan fisik, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien. 

Kemudian, pembatasan perjalanan dinas, pemangkasan belanja alat tulis kantor secara signifikan, peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat atau seminar luar jaringan, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional dan efisiensi belanja non-operasional.

Selain itu, kebijakan itu juga berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km dan perbaikan rutin jalan nasional 47.603 km. 

Baca Juga: Kementerian PU Pangkas Anggaran Rp 81 Triliun, Proyek Infrasktur Ini Terdampak

Lebih detil, pagu sebesar Rp 29,57 triliun akan dilakukan penyesuaian kebutuhan di masing masing unit organisasi Kementerian PU. 

Sekretariat Jenderal Rp 443,51 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 76,30 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Rp 10,70 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 12,48 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 3,77 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Rp 1,15 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp 378,15 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 67,36 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 283,18 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 208,87 miliar. 

Selanjutnya, efisiensi belanja dilakukan selain untuk belanja pegawai sebesar Rp 3,35 triliun, kegiatan-kegiatan bersumber dari pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, rupiah murni pendamping, SBSN dan PNBP sebesar Rp 16,30 triliun, setelah kita kekurangi itu semua maka belanja infrastruktur Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp 22,3 triliun atau sekitar 24,56 persen dari pagu awal Rp 90,93 triliun. 

Baca Juga: Otorita IKN dan Kementerian PU Paling Banyak Kena Pemotongan Anggaran pada 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News