KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beredar luas di pasar dalam beberapa waktu terakhir. 

Berdasarkan informasi yang beredar di pasar, pemerintah dikabarkan akan membentuk badan khusus yang mengelola ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batubara, hingga mineral yang masih dalam tahap pembahasan.

Dalam skema yang ramai diperbincangkan, eksportir nantinya tidak lagi melakukan penjualan langsung ke pembeli luar negeri. Produsen atau eksportir akan menjual komoditas ke badan tersebut, lalu badan itu yang akan mengekspor ke pembeli global.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Pasar menilai langkah tersebut tidak hanya terkait pengawasan praktik under invoicing ekspor, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat kontrol devisa hasil ekspor, meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global, hingga membuka sumber pendapatan berbasis arus ekspor.

Baca Juga: INA Tunjuk Oki Ramadhana Jadi CEO, Dewan Pengawas Soroti Profesionalisme

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi pemerintah mengenai detail maupun kepastian pembentukan badan tersebut.

CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memilih irit bicara saat ditanya mengenai isu tersebut.

“Nanti ya. Sudah nunggu besok saja ya, besok saja,” ujar Rosan usai ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (19/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengaku belum mengetahui rencana pembentukan badan khusus ekspor tersebut. Menurut dia, pengumuman akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wah saya enggak tahu, nanti Presiden yang mengumumkan itu,” kata Purbaya di kantornya, Selasa (19/5/2026).

Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengaku baru mendengar kabar mengenai rencana pembentukan badan khusus ekspor tersebut.

“Oh enggak tahu, belum, belum tahu,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Pajak Per April 2026 Mencapai Rp 646,3 Triliun

Saat kembali ditanya terkait pembicaraan dengan Presiden Prabowo mengenai isu tersebut, Budi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Saya baru dengar. Sudah ya,” katanya singkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News